Menjaga Daya Beli

Cuti Idul Fitri baru saja berlalu, dengan beberapa penguatan ekonomi (ada THR) dan ketangguhan spiritual). Walau sejenak, selama sebulan terdapat pengharapan ke-stabil-an ekonomi rumah tangga. Tetapi pemerintah masih harus meng-upaya-kan program fasilitasi. Terutama menyokong daya beli masyarakat, menjamin konsumsi rumahtangga. Karena realitanya, lebih separuh (53%) Produk Domestik Bruto(PDB) ditopang pengeluaran rumah tangga.

Bahkan pemerintah (dan daerah) patut mengencangka ikat pinggang, melakukan efisiensi sitemik. Seperti pernah terjadi pada pemerintahan Presiden Prabowo, melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Efisiensi, terutama mengurangi biaya perjalanan dinas, kunjungan luar negeri, dan biaya rapat dan seminar. Total anggaran yang dihemat mencapai 8,46% (setara Rp306,69 trilyun) dari total nilai APBN 2025.

Kementerian, dan Lembaga Negara, mengalami pengurangan anggaran sampai lebih dari separuh (50%). Tak terkecuali Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara), memperoleh pengurangan paling besar, 75,2%. Sehingga tidak bisa tidak, mempengaruhi proyek infrastruktur IKN di kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pengurangan dialihkan pada usaha pemerintah sektor investasi untuk menjamin keberlangsungan investasi. Sekaligus menghentikan penghamburan anggaran oleh Kementerian dan Lembaga Negara. Termasuk anggaran DPR dan DPRD.

Efisiensi berlanjut pada tahun 2026, dengan sasaran yang diperluas. Walau sebagian gubernur telah memprotes pengurangan TKD (transfer ke daerah). Efisiensi sebesar 40% menyasar belanja tidak prioritas. Terutama kunker (kunjungan kerja) DP-RI, DPRD propinsi serta DPRD kabupaten dan kota. Juga memotong anggaran rapat, koordinasi, monitoring dan evaluasi (monev) yang biasa sekedar menghambur-hamburkan anggaran. Karena sebenarnya seluruh jenis rapat bisa dilakukan di kantor, dan daring.

Target efisiensi APBN 2026 bisa mencapai 3% terhadap PDB. Total sekitar Rp 689,1 trilyun, setara 17,93% total APBN 2026. Cukup besar. Namun seyogianya tidak ditujukan untuk menopang program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang banyak dikritisi habis-habisan. MBG dikritisi berpotensi besar kegaduhan, dan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Juga tidak berimbas trickle down-effect. Karena sebenarnya MBG bisa dilakukan oleh “pihak samping” sekolah (Komite), dan Posyandu di kampung-kampung.

Setiap rezim memiliki visi efisiensi pelaksanaan APBN, karena banyak kegiatan ke-pemerintah-an dianggap sia-sia. Misalnya, rapat-rapat yang diselenggarakan di luar kantor. Rezim (Jokowi-Jusuf Kalla) juga melaksanakan efisiensi pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja) 2017. Terutama efisiendi belanja barang. Nilai penghematan mencapai 15% (setara Rp 38,5 trilyun). Diantaranya pembelian alat tulis dan kantor, furnitur, serta kendaraan dinas.

Namun berbagai efisiensi patut mempertimbangkan prioritas sektor padat karya. Terutama menyokong UMKM, mem-fasilitasi sektor pertanian, dan perikanan. Selama ini belanja modal dan barang yang dilakukan oleh UMKM, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, dikenakan pajak. Tak terkecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beli pupuk, beli benih, beli bibit ternak, beli pakan, seluruh dengan beban PPN. Begitu pula kalangan rumah tangga, beli beras, beli minyak goreng, konsumsi sehari-hari, juga dikenakan PPN.

Realitanya, perekonomian nasional masih didominasi konsumsi rumah tangga, sampai 53% PDB, setara Rp 12,626 kuadrilyun. Antara lain melalui “dewa penolong” periode Ramadhan, sebagai puncak bulan belanja nasional. Maka pemerintah patut menjaga daya beli masyarakat. Terutama pada sitasi global tidak menentu. Khususnya energi, dan pangan.

Indonesia masih sangat bergantung pada impor BBM, dan impor pangan. Khususnya kedelai (85% impor), susu segar (70%), dan daging sapi (65%). Selebihnya, segenap aparat pemerintah (khususnya tingkat Menteri) wajib jujur. Tidak sekadar “bermain” data, melainkan kebih pada realita.

——— 000 ———