Pemkab Pasuruan, Bhirawa
Pemerintah terus memperluas akses layanan keimigrasian di daerah. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan resmi beroperasi di Kabupaten Pasuruan usai diresmikan Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo, Kamis (5/2).
Menurut Mas Rusdi, kehadiran kantor imigrasi tersebut menjadi solusi bagi masyarakat Pasuruan Raya yang selama ini harus mengakses layanan paspor ke luar daerah, seperti Malang. “Baik untuk umrah, perjalanan dinas, maupun travelling, masyarakat kini tidak perlu lagi ke kota lain untuk mengurus paspor,” ujar Mas Rusdi, sapaan akrabnya.
Mas Rusdi menegaskan meningkatnya aktivitas ekonomi, investasi dan pendidikan di wilayah Pasuruan berdampak langsung pada tingginya permintaan layanan dokumen perjalanan dan layanan keimigrasian lainnya, termasuk pengawasan warga negara asing (WNA). “Kami sangat berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah menyetujui pembangunan dan operasional kantor imigrasi di Pasuruan,” urai Mas Rusdi.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menyatakan pembukaan Kantor Imigrasi Pasuruan menambah jumlah unit pelaksana teknis (UPT) keimigrasian di Jawa Timur dari 11 menjadi 12 unit.
“Semakin banyak unit kerja, layanan keimigrasian akan semakin dekat, mudah serta cepat diakses masyarakat. Fungsi pengawasan WNA di wilayah kerja Pasuruan juga akan lebih efektif dan optimal,” kata Novianto Sulastono.
Ia mengharapkan sinergitas antara Ditjen Imigrasi dan pemerintah daerah terus diperkuat agar jenis dan cakupan layanan keimigrasian di daerah dapat terus berkembang. “Sinergitas harus terus diperkuat. Sehingga, jenis dan cakupan layanan keimigrasian di daerah terus berkembang,” imbuh Novianto Sulastono.[hil.ca]