Kota Mojokerto, Bhirawa.
Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro sepakat dengan KPU dan Bawaslu untuk mengikis tuntas dan menghajar serangan Fajar dalam Pemilukada yang digelar 27 November 2024 mendatang.
Kekompakan ini telah ditunjukan oleh Pemkot Mojokerto bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam berbagai kesempatan dan aktif terus memberikan edukasi kepada masyarakat, demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang nantinya akan melahirkan pemimpin terbaik untuk Kota Mojokerto dan Jawa Timur.
Salah satunya pada acara sosialisasi bagi RT dan RW se Kota Mojokerto di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto pada Sabtu (12/10/) malam.
Dalam kesempatan ini Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro kembali menegaskan agar dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang agar memilih pemimpin bukan berdasarkan uang tapi mengedepankan kompetensi, ide, sikap dan konsep yang diusung oleh para calon agar terpilih pemimpin yang berintegritas sebagaimana tagline yang digaungkan KPK RI Hajar serangan fajar untuk memerangi korupsi.
“Apa yang kita lakukan ini bagian untuk menciptakan peradapan pada masa yang akan datang. Pemimpin punya kewenangan, bisa bikin kebijakan, kalau salah memilih kota mojokerto yang sudah on the track akan menjadi turun, jadi jangan dipilih karena uang, pilihlah yang betul-betul membawa Kota Mojokerto maju ke depan,” tegas sosok yang akrab disapa Mas Pj ini.
Ia juga menggambarkan bahwa bangsa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030. Dimana seiring bertambahnya jumlah penduduk juga semakin kompleks masalah yang dihadapi, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan tempat tinggal dan lapangan pekerjaan. Oleh karenanya ia mengimbau agar memilih pemimpin yang memiliki kebijakan yang memperhatikan masalah-masalah yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
“Jangan pilih pemimpin karena duitnya, tapi pilih pemimpin karena gagasan, karena visinya, karena idenya, karena janji atau komitmennya membikin kebijakan-kebijakan keberlanjutan yang pro terhadap permasalahan yang ada di masyarakat,” kata Mas Pj.
Ia menambahkan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada ini pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Oleh karenanya semua yang memiliki hak pilih harus menggunakan hak pilihnya. “RT RW harus pro aktif, warga yang tidak bisa memilih karena sakit kalau memungkinkan harus dibonceng, dibawa ke TPS, semua yang punya hak suara sebisa mungkin harus memberikan hak suara,” terangnya.
Ia juga mengimbau agar iklim di Kota Mojokerto yang sudah kondusif jangan tercerai berai hanya karena perbedaan pilihan dalam Pilkada. “Sudah ada dua pasang calon silahkan dipitati mana yang baik, mana yang buruk, mana yang layak. Pesan saya yang penting tetap guyup rukun, tidak perlu berdebat. Jangan sampai iklim yang sudah teduh ini gegeran perkoro Pilkada,” pungkasnya.
Ketua KPU Kota Mojokerto Usmuni yang juga hadir pada acara tersebut menyampaikan rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karenanya rakyat harus memilih pemimpin yang mampu menyampaikan aspirasi bukan memilih karena uang. Ia menjelaskan dampak negatif yang akan terjadi dalam masyarakat akibat money politik.
“Ada hukum pidana dan penjara, kedua menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup dan ketiga akan merusak paradigma bangsa,” terangnya.
Sementara Ketua Bawaslu Dian Pratmawati menerangkan berbagai hal bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pilkada termasuk praktik money politik Oleh karenanya ia mengajak para ketua RT dan RW berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pilkada.
“Bawaslu tidak bisa sendiri hanya 3 orang, 9 orang di masing-masing kecamatan, dan di kelurahan ada 18 tanpa masyarakat kami tidak akan bisa. Harapan kami setidaknya Panjengengan ini menjadi informan, agen perubahan ketika ada informasi yang melanggar,” kata Dian.
Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak sebagaimana yang telah tercantum dalam DPT KPU Kota Mojokerto terdapat 105.313 orang pemilih aktif yang akan memberikan suara di 192 TPS se-Kota Mojokerto. [min,oky.wwn]
