Jakarta, Bhirawa – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pemerintah memiliki peran penting sebagai jembatan antara pekerja dan dunia industri. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Pernyataan itu disampaikan Emil saat menjadi narasumber dalam Talk Show Mata Lokal Fest 2026 yang digelar Tribun Network. Kegiatan bertema “Restore Indonesia: Taking Care of What Sustains Us” tersebut berlangsung di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square Lantai GF, Jalan MH Thamrin No. 10, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).
Menurut Emil, pekerja memiliki cita-cita dan harapan besar terhadap peningkatan kesejahteraan. Namun, dunia industri juga memiliki kemampuan serta keterbatasan dalam memenuhi tuntutan pekerja, termasuk dalam menyepakati besaran upah.
“Pekerja punya cita-cita dan harapan yang besar, tetapi industri juga punya keterbatasan dalam menyepakati sebuah angka. Nah, untuk mengatasi masalah antara pekerja dan industri, di sinilah pemerintah menjadi salah satu jembatan yang penting,” kata Emil.
Ia menekankan, hubungan antara pekerja dan industri tidak semestinya dipandang sebagai dua kepentingan yang selalu berhadapan. Keduanya harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang perlu tumbuh secara beriringan.
Emil mencontohkan para pekerja di Pelabuhan Banyuwangi yang bekerja siang dan malam untuk memastikan aktivitas pelabuhan tetap berjalan. Kerja keras tersebut, kata dia, harus diikuti dengan imbal balik yang sepadan berupa peningkatan kesejahteraan.
“Jangan sampai pelabuhannya terus tumbuh, ekonominya terus bergerak, tetapi kesejahteraan orang yang menggerakkannya tertinggal. Pertumbuhan harus dirasakan juga oleh pekerjanya,” ujarnya.
Emil menyampaikan, upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan kesejahteraan pekerja tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seorang diri. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat.
“Untuk menjaga sirkulasi darah ekonomi supaya tetap lancar, kita tidak bekerja sendirian. Ada instansi pusat, pemerintah kabupaten/kota, desa hingga elemen masyarakat. Kalau semuanya berjalan sinergis, cita-cita pembangunan bisa kita capai bersama,” tuturnya.
Selain memperhatikan kesejahteraan pekerja, pertumbuhan industri juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Emil menjelaskan, peningkatan aktivitas industri akan diikuti dengan kebutuhan ruang, air, energi, dan lahan yang semakin besar.
“Industri membutuhkan ruang untuk tumbuh, tetapi ada ruang yang harus kita jaga. Jangan sampai pertumbuhan industri justru mengurangi kemampuan kita memenuhi kebutuhan pangan,” katanya.
Di Jawa Timur, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pengembangan industri dan perlindungan lahan pertanian. Salah satunya melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B.
Emil menyebut, Jawa Timur memiliki Lahan Baku Sawah sekitar 1,2 juta hektare. Hingga September 2026, capaian usulan perlindungan LP2B telah mencapai 87,34 persen.
Pada saat yang sama, industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 31,45 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur pada triwulan I 2026.
“Jadi, target pertumbuhan industri tidak bisa hanya melihat berapa banyak yang bisa kita bangun. Kita juga harus menghitung air, energi, lahan dan daya dukung lingkungan yang kita punya,” jelasnya.
Emil menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah industri atau meningkatnya aktivitas ekonomi. Pertumbuhan tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi pekerja serta tetap menjaga lingkungan dan sumber daya yang menopangnya.
“Ukuran keberhasilan kita bukan hanya industri tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan itu juga membuat pekerjanya semakin sejahtera. Pemerintah harus memastikan keduanya berjalan bersama. Industri tumbuh, pekerja sejahtera, dan tidak ada yang merasa ditinggalkan,” pungkasnya. [aya.kt]
