Oleh:
Widiyatmo Ekoputro
Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya
Indonesia tengah berada dalam gelombang antusiasme pembangunan daerah berbasis komunitas yang luar biasa. Pariwisata perdesaan, khususnya yang mengusung label ekowisata, telah menjelma menjadi primadona baru strategi pembangunan nasional. Dari ujung barat Sumatra hingga pelosok Papua, ratusan desa berkompetisi memoles keindahan alam dan keunikan budaya demi meraih predikat sebagai ‘desa wisata’.
Kompetisiinikianbergairahberkatberbagaiajangpenghargaan prestisius, baik berskala regional maupun nasional seperti Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun, di balik riuhnya selebrasi dan kilau plakat penghargaan di dinding balai desa, sebuah pertanyaan mendasar kerap luputdariperbincanganpublik, apa yang terjadi setelah panggung penyerahan trofi dibongkar dan lampu kamera dimatikan?
Bukan rahasia lagi bahwa banyak destinasi wisata berbasis komunitas di tanah air kerap terjebak dalam sindrom ‘hangat-hangat tahi ayam’. Sebuah desa wisata bisa begitu gempita di tahun-tahun pertama setelah mendapat pengakuan publik, namun meredup perlahan dan akhirnya terbengkalai pada tahun-tahun berikutnya. Fenomena stagnasi pasca-penghargaan ini menjadi alarm keras bahwa ada mata rantai terputus dalam ekosistem pariwisata kita.
Kita sering kali terlalufokus pada hasil akhir berupa pengakuan fisik dan administratif, tetapi abai dalam memelihara proses tata kelola harian yang dinamis dan berdaya tahan panjang. Penulismencobasecarakhususmelakukanrisetterkaitfenomenatersebut dikaitkan dengan program pemberdayaanmasyarakat di DesaWisataKertosari, Pasuruan-sebuahdesa yang sejatinyatelahmemenangkanpenghargaan ISTA padatahun 2019 dalamkategoriPelestarianLingkungan.
Kertosarisecarageografissangatberuntung karena berada di koridor strategis Surabaya-Malang dan berdampingan langsung dengan Kebun Raya Purwodadi serta kawasan Gunung Baung. Merekamemilikisegalanyayakni dariKampungBuah Tin, HutanRanduwana, hinggaatraksimenantangarungjeram di Sungai Welang. Paket wisatanya pun visioner, mengintegrasikan rekreasi dengan kewajiban menanam bibit pohon bagi wisatawan.
Kendatimemiliki modal kapitalalam yang masifdanlegitimasipenghargaannasional, desatersebutrupanyatetapkedodoranmenghadapi problem klasik seperti keterbatasankapasitassumberdayamanusia, tatakelolakelembagaan yang belum optimal, rapuhnyajaringankemitraanmakro, hinggastrategikomunikasipemasaran yang konvensional.
Realitas di Kertosari adalah cermin retak dari ratusan desa wisata lainnya di Indonesia. Hal ini mengonfirmasi tesis klasik yang diajukan oleh pakar pariwisata berkelanjutan internasional, C. Michael Hall dan Alan A. Lew dalam buku monumental mereka, Sustainable Tourism: A Geographical Approach (2019). Hall dan Lew menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan bukanlah sebuah titik akhir statis yang bisa dicapai sekadar dengan memenuhi daftar centang administratif institusi formal. Keberlanjutanadalahsebuah proses adaptasi spasial dan sosial yang menuntut kapasitas komunitas lokal untuk terus merespons perubahan pasar, fluktuasi ekologi, dan dinamika sosial secara internal. Ketika sebuah komunitas lokal tidak dibekali dengan keahlian manajerial yang mandiri, ketergantungan pada pihak luar akan menciptakan kerentanan baru yang merusak tatanan desa itu sendiri.
Titik krusial yang sering menjadi batu sandungan utama adalah manajemen kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) selaku motor penggerak di lapangan. Riset nasional yang dilakukan oleh Dadan Syarifuddin dan Yos Sunitiyoso dalam jurnal Tourism Management Perspectives (2021) menunjukkan bahwa mayoritas Pokdarwis di Indonesia menderita kelemahan struktural. Mereka umumnya dibentuk atas dasar penunjukan top-down demi mengejar status administratif desa wisata, tanpa disertai transformasi kapasitas personal anggota. Akibatnya, ketika dihadapkan pada realitas industri hospitalitas modern-seperti pengelolaan arus kas, standar pelayanan prima (service excellence), hingga kemampuan komunikasi bahasa asing untuk menyambut wisatawan mancanegara-organisasi lokal ini gagap dan rentan konflik internal. Di sinilah intervensi pentaheliks yang melibatkan akademisi menjadi sangat mendesak untuk mengisi kekosongan kompetensi tersebut.
Transformasi yang paling mendasar harus dimulai denganmenyuntikkansemangatkewirausahaansosial (social entrepreneurship) kedalamuratnadi masyarakat perdesaan. Sebagaimana yang diulas oleh Stephen Wearing dan John Neil dalambukuEcotourism: Impacts, Potentials and Possibilities (2018), ekowisatasejati wajib menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek tontonan atau buruh berupah rendah, melainkan sebagai pemilik modal kebudayaan dan kelestarian alam. Kewirausahaan sosial memadukan motif ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dengan tanggung jawab mutlak menjaga kelestarian lingkungan.
Implementasikonkretdarikonsep ini terlihat ketika elemen masyarakat rentan, seperti ibu-ibu PKK, dilibatkan aktif secara kreatif. Program pembuatan batik ecogreendenganpewarnaalami dari tumbuhan lokal, misalnya, bukan hanya melahirkan produk suvenir khas yang bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menumbuhkan kebanggaan kolektif terhadapkekayaanhayatidesa.Selainpenguatankapasitasmanusia, pariwisata perdesaan modern tidak boleh lagi menutup mata terhadap urgensi adopsi teknologi digital tepat guna. Mengelola destinasi ekowisata bukan sekadar menghitung jumlah lembaran tiket yang terjual di pintu gerbang.
Lebihdariitu, pengelola harus mampu menganalisis perilaku pasar dan memitigasi dampak kerusakan lingkungan akibat lonjakan wisatawan. Penggunaan instrumen digital sepertiVisitor Management System (VMS) menjadi kebutuhan mendesak untuk memantau kapasitas daya dukungekologis (carrying capacity) suatuwilayahsecara presisi. Transparansi data pengunjung digital ini memungkinkan desa wisata terhindardarijebakanovertourism yang merusakesensi kelestarian alam itu sendiri, sekaligus memberikan dasar ilmiah bagi pengelola untuk merumuskan strategi promosi digital yang lebih terukur melalui situs web resmi dan kanal media sosial.
Pada akhirnya, keberhasilan jangka panjang pariwisata berbasis komunitas akan sangat bergantung pada kemampuan desa dalam merajut jejaring kemitraan yang luas. David J. Telfer dan Richard Sharpley dalam karyakomprehensifmereka, Tourism and Development in the Developing World (2020), mengingatkanbahwa pariwisata perdesaan di negara berkembang tidak akan pernah berdaya jika dibiarkan tumbuh dalam isolasi. Desa wisata wajib membangun jembatan kolaborasi organik yang setara dengan biro perjalanan, industri kuliner regional, komunitas kreatif, hingga media massa nasional. Pengeloladesaharusdilatih secara mandiri untuk mampu menyusun proposal kerja sama profesional dan menulis siaranpers (press release) secarasistematis. Kemampuan komunikasi publik ini penting agar narasi kearifan lokal desa tidak tenggelam di tengah hiruk-pikuk disrupsi informasi digital.
Melalui reposisi paradigma dari sekadar memburu trofi penghargaan menjadi pembangunan tata kelola yang berakar kuat pada kapasitas SDM dan jejaring pentaheliks, kita dapat optimistis melihat masa depan ekowisata perdesaan di Indonesia. Plakat penghargaan ISTA atau anugerah desa wisata lainnya tidak boleh menjadi titik henti, melainkan harus diposisikan sebagai modal simbolik untuk melangkah ke fase kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Ketika masyarakat lokal telah berdaya secara intelektual, memiliki ketahanan manajerial, dan memegang teguh komitmen pelestarian alam, maka desa wisata akan tegak berdiri menjadi benteng ekologi sekaligus mesin kesejahteraan yang taklekangolehwaktu. Semoga.
———– *** ————-
