26 C
Sidoarjo
Tuesday, March 18, 2025
spot_img

Saat Reses, Sukadar Disambati Persoalan BPJS dan Pendidikan

Surabaya, Bhirawa.
AnggotaKomisi C DPRD Kota Surabaya Sukadar, S.H., melaksanakanPenjaringanAspirasi Masyarakat (Reses) TahunPersidanganke 1 masa sidangke 2 tahunanggaran 2025, Sabtu (15/02/2025).
Dalam reses di kawasanPetemon Barat inidihadiri oleh seluruhmasyarakattermasukKetua RW, Ketua RT, dan juga wargasetempat.Sukadarmengatakan, banyakpengaduandarimasyarakatterutamaterkaitdenganpelayanan BPJS. Hal inidikarenakanbanyakmasyarakat yang BPJSnyaituterblokir dan tidakbisadimanfaatkan.
“Tetapiuntuk di wilayah Petemon Barat initidakkesulitan, karenaantaraPuskesmasdenganmasyarakatterutama KSH inimasihnyambung,” katanya.
Sukadar juga mengungkapkan, adasebuahkendalaketika BPJS-BPJS inikhususnya PBI (Penerima Bantuan Iuran) dilayani oleh rumahsakit.
Termasukdenganrawatinap 3-4 harisebenarnyabelumsembuhtapibanyak yang dipulangkan dan masyarakattidakpernahdiedukasi. Setelahpulangpenyakitnyaternyatabelumsembuhakhirnyaharuskembalilagikerumahsakit dan itumenyebabkanmasyarakatharusmengeluarkanbiayasendiri, karenarumahsakit yang pastitidakmaumengcovermelalui BPJS.
“Terutama BPJS, kalauitusudahpulangtanpaadaperujukankembalidarifaskessatuyaitu di Puskesmasmakarumahsakittidakmaumengcover. Terutamadenganpengobatanmasyarakat yang tidakmemakai BPJS tersebut,” ungkapnya.
Sukadar juga menjelaskan, terkaitdenganpendidikantaditelahditekankanbahwasoaldibidangpendidikandirinyasenadadenganstatment Wali Kota. Ini saatnyamenyongsongtahun 2045 itusudah masa tahunemaskemerdekaan, yang artinyajangansampaiadaanakputussekolah di kotaPahlawanini.
“Pesannya Wali Kota, agar masyarakat di Kota Surabaya inijangansampaiadaanakusiasekolah yang tidakbisasekolah, bahkanjangansampaiada yang putussekolah,” tegasnya.
Politisi PDIP inimengatakan, bahwa salah satusyarat yang harusdipenuhiuntukmendaftarsekolahituadalahaktekelahiranharuswajibsebagaiwargakota Surabaya.
Tapi masalahnyahinggasampaisaatinimasihkitatemukan di sekitarmasyarakat, bahwasebenarnyaanakinipintartapikarenadarikeluarga yang kurangberuntung, makaperhatian orang tuaterhadapanaknyaterutamauntukmenguruspersyaratansekolahitusampaitertinggal. Salah satusyaratmutlak dan wajibadalahaktekelahiran.
“Akhirnyamautidakmauketikapendaftaranuntuk SD dibukabarubingungcariakte. Pada saattiba-tibapendaftaransudahtutup dan tidakadajatahbangkulagi, akhirnyamautidakmauharuskeswasta. Padahalswastaitupastimembutuhkanbiaya, sedangkananakinidarikeluargakurangberuntung,” tuturnya.
AnggotaKomisi C yang terkenalhumaniskepadasetiapmasyarakatinimenambahkan, makasolusinyasayaminta dan sayatekankan pada teman-teman KSH, baik RT dan RW agar jauhharisudahmendeteksiataumendataadaberapaanak di RT yang harusdicoverpembiayaansupayabisasekolah. Itu yang akankitajalankansupayakitasebagaimasyarakatsama-samaaktifuntukmengawalhalini.
Sukadar juga mengungkapkan, selamatidakadamasukkandaribawahakarrumputmaka kami tidakakantahupersoalan yang adadibawah.
Dalam halinidiamenjelaskanbahwaposisinyaadalahuntukmengadvokasi. Kalau yang tidakbisadiadvokasikarenasudahterlanjursekolah paling tidakdicarikanlewat Program Indonesia Pintar (PIP).
“Karena ada 2 jalanterkait PIP dan KIP. Kartu Indonesia Pintar (KIP) ituhanyabisadiusulkanlewatbirokrasisekolah yang mengusulkankedinas, laludinasmengusulkankeKementrian. Berbedadengan Program Indonesia Pintar (PIP), karenakalau PIP itujalurnyalewatpolitik,” ungkapnya.
Sukadar juga mengatakan, bahwaMbak Puti utusan PDIP yang telah kami dudukan di Komisi 10 DPR RI yang telahmenganggarkanuntukmengusahakan PIP.
“Kami yang di Surabaya dapat support dari sana, dengan PIP ini kami bisameringankanbeban orang tua murid,” jelasnya.
Dalam halini, Sukadar pun menambahkan, bahwa di wilayah KecamatanSawahanhampirmerata yang sudahmenerima PIP. Banyak darirelawannya juga pegang yang sama-samadarikomunitas Putri Guntur Soerkarno.
“Jadi, garda Putri Guntur Soerkarnoitusebuahkomunitas yang dibentuk oleh Mbak Puti. Merekainisebagai kaki tanganMbak Puti untukturunlangsungkemasyarakat. Dan minimal kitaitutanya di wilayah inisudahdapat PIP belum, bahkanteman-temanbikinlaporankalauada yang belumdapat PIP. Minimal adapemerataan, dan ini juga sebagaiucapanterimakasihterhadapmasyarakat yang selalusetiaterhadapPartaiDemokrasi Indonesia Perjuanganselamaini,” terangnya.
PolitisidariFraksi PDIP DPRD Surabaya ini juga menyampaikanpesanuntukmasyarakatterkait BPJS dan Pendidikan. MenurutnyaketikaadakeluhanterkaitdengankebijakanPemerintahan Kota Surabaya makabisalangsungmengadukeFraksi dan dirinyamengatakanbahwaFraksi PDIP DPRD Surabaya selaluterbukauntukseluruhmasyarakatselama di harikerja.
“Biar Fraksi yang menugaskankitauntukmenangani dan mengedukasimasyarakat yang membutuhkanpendampingandarikita. Karena Fraksi PDIP DPRD Surabaya selaluterbukauntukseluruhmasyarakat,” pungkasnya. [dre]

Berita Terkait :  Perda Pesantren Disahkan, Pemkot Malang Berkomen Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru