DPRD Jatim, Bhirawa – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyoroti masih rendahnya penyerapan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, PAN mempertanyakan sisa anggaran lebih dari Rp2,05 triliun yang dinilai seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PAN, Abdullah Abu Bakar, mengungkapkan realisasi belanja APBD Jatim 2025 baru mencapai 93,82 persen. Artinya, masih terdapat lebih dari Rp2 triliun anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun anggaran.
“Serapan belanja yang belum optimal menunjukkan masih adanya persoalan dalam aspek perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan, maupun kapasitas perangkat daerah,” ujar Abdullah dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (29/6/2026).
Fraksi PAN meminta Pemprov Jatim menjelaskan perangkat daerah mana yang memiliki tingkat serapan anggaran terendah, faktor utama penyebab rendahnya realisasi belanja, serta dampaknya terhadap pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurut Abu Bakar, sisa anggaran lebih dari Rp2 triliun tersebut semestinya dapat dialokasikan untuk sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur, hingga pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebagai contoh, PAN menyoroti pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan yang dinilai masih jauh dari optimal. Beberapa program strategis bahkan tercatat tidak terealisasi sama sekali, seperti pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), pembangunan perpustakaan sekolah, serta belanja modal tanah yang seluruhnya nihil.
Sementara itu, pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah hanya terealisasi sekitar 77 persen.
“Ini menjadi contoh bahwa masih terdapat persoalan dalam perencanaan sekaligus lemahnya sistem pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan program,” tegasnya.
Tak hanya sektor pendidikan, PAN juga menyinggung kebutuhan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat pesisir, khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa Timur seperti Lamongan dan Gresik.
Menurut mantan Wali Kota Kediri tersebut, nelayan masih menghadapi persoalan sedimentasi hingga minimnya fasilitas tambat labuh yang layak untuk menunjang aktivitas melaut.
Karena itu, PAN menilai besarnya sisa anggaran menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih matang agar alokasi belanja benar-benar diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Fraksi PAN pun meminta Pemprov Jawa Timur memberikan penjelasan menyeluruh terkait rendahnya serapan anggaran tersebut sekaligus memastikan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan APBD ke depan lebih efektif agar tidak kembali menyisakan anggaran dalam jumlah besar. [geh.kt]
