Di tengah berbagai situasi krisis yang melanda negeri ini, mulai dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi, inflasi harga bahan pokok, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja, masyarakat terus berjuang keras untuk menyambung hidup. Namun, ironi besar justru dipertontonkan oleh mereka yang seharusnya menjadi pelayan dan panutan rakyat.
Sangat menyedihkan melihat masih banyak pejabat negara dan aparatur pemerintahan yang bergaya hidup hedonis, memamerkan kemewahan harta, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Mulai dari penggunaan barang bermerek dengan harga fantastis hingga pamer liburan mewah ke luar negeri, seolah menjadi rutinitas yang lumrah bagi sebagian elite kita.
Perilaku ini bukan sekadar masalah pamer harta pribadi, melainkan sebuah bentuk penyelewengan moral yang sangat serius. Di saat rakyat kecil harus mengencangkan ikat pinggang dan berhemat demi memenuhi kebutuhan dapur, para pejabat justru mempertontonkan ketimpangan sosial yang mencolok. Sikap permisif terhadap gaya hidup mewah ini secara tidak langsung menumbuhkan persepsi negatif yang mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Lebih dari itu, gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan profil penghasilan resmi memicu kecurigaan publik mengenai asal-usul kekayaan tersebut. Sangat wajar jika masyarakat berasumsi bahwa harta berlimpah itu bersumber dari praktik korupsi, suap, atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini menjadikan gaya hidup hedon sebagai benih awal yang subur bagi kejahatan kerah putih.
Krisis kepercayaan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara. Jika dibiarkan, masyarakat bisa menjadi apatis dan enggan mematuhi kebijakan pemerintah. Kepatuhan publik seperti ketaatan membayar pajak akan menurun drastis karena hilangnya keyakinan bahwa uang rakyat dikelola oleh orang yang berintegritas.
Oleh karena itu, ketegasan dari pemerintah tidak bisa lagi ditawar. Evaluasi dan pengawasan ketat terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus dilakukan secara berkala dan transparan. Tidak boleh ada lagi celah bagi pejabat untuk menyembunyikan kekayaan hasil korupsi. Sanksi moral yang tegas dan proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang melanggar.
Sudah saatnya para pejabat kembali menjiwai esensi pengabdian. Pejabat publik digaji oleh uang rakyat, dan sudah menjadi kewajiban mereka untuk memberikan teladan hidup sederhana, berempati pada penderitaan rakyat, serta bekerja keras mencari solusi atas krisis yang ada, bukan justru menjadi beban moral baru bagi bangsa.
Retnaning Kusumawati
Warga Dharmawangsa Surabaya
