DPRD Kota Probolinggo, Bhirawa. – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pangan Bergizi Probolinggo Raya menggelar aksi damai mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu (27/6/2026).
Massa yang terdiri dari relawan, petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM pangan, serta masyarakat penerima manfaat menyuarakan agar program tersebut tetap dilanjutkan setelah proses evaluasi pemerintah pusat selesai.
Aksi dimulai dari Alun-alun Kota Probolinggo dan dilanjutkan menuju Gedung DPRD Kota Probolinggo. Massa membawa aspirasi agar MBG tidak dihentikan karena dinilai tidak hanya memberikan manfaat pemenuhan gizi, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Salah satu peserta aksi, Aditya, warga Kraksaan Kabupaten Probolinggo, mengaku ikut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut. Menurutnya, MBG memberikan manfaat langsung bagi masyarakat penerima.
“Saya mendukung program MBG karena adik saya yang masih SMP suka sekali dengan MBG. Alhamdulillah selama ini tidak pernah mendapat makanan yang tidak layak,” ujarnya.
Koordinator aksi, Eko Hardianto mengatakan, pihaknya berharap pemerintah mendengarkan aspirasi para relawan, petani, peternak, dan nelayan yang selama ini ikut mendukung pelaksanaan MBG.
“Program MBG secara nasional menyerap produk pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Kami tidak ingin persoalan yang sebenarnya bisa dibenahi justru berdampak terhadap keberlangsungan para relawan yang sudah mendedikasikan diri,” kata Eko.
Ia menyebut, keberadaan dapur MBG telah memberikan dampak ekonomi cukup besar di Probolinggo Raya. Menurutnya, sekitar 1.500 hingga 3.000 tenaga kerja terserap dalam ekosistem MBG, mulai dari tenaga dapur, distribusi, hingga pemasok bahan pangan.
“Kalau ini dihentikan tentu sangat disayangkan. Perputaran ekonomi dari dapur-dapur MBG diperkirakan mencapai Rp30 miliar sampai Rp50 miliar per bulan,” ungkapnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Masyarakat Peduli Pangan Bergizi Probolinggo Raya menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan MBG sebagai program strategis nasional.
Mereka mendorong agar program tersebut terus diperluas, ditingkatkan kualitasnya, serta diawasi secara transparan dengan mengutamakan bahan baku pangan lokal.
Aliansi juga menilai MBG memiliki dampak terhadap penguatan ekonomi kerakyatan karena melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM pangan daerah.
Usai menerima aspirasi massa, Wali Kota Probolinggo Aminuddin bersama Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Sekda, dan sejumlah pejabat daerah hadir di tengah aksi. Aminuddin menyampaikan apresiasi terhadap aksi damai yang dilakukan masyarakat.
“Ini artinya kami memberikan apresiasi kepada seluruh suara rakyat Kota dan Kabupaten Probolinggo Raya,” ujar Aminuddin. Menurut Aminuddin, pemerintah saat ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG bukan untuk menghentikan program, melainkan memperbaiki kualitas pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan awal.
“Memang ada evaluasi dua sampai tiga minggu. Tujuannya agar filosofi dan tujuan murni MBG, yaitu menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak bangsa, bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Aminuddin menyebut, di Kota Probolinggo terdapat sekitar 32 hingga 33 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berjalan maupun dalam proses pengembangan. Jumlah tersebut masih dapat bertambah seiring perluasan penerima manfaat, termasuk ibu hamil, lansia, dan kelompok disabilitas.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi MBG bagi daerah. Dengan sekitar 33 dapur yang ada, perputaran uang dari program tersebut diperkirakan mencapai Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun per tahun.
“Kalau Rp3 triliun itu hampir tiga kali dari APBD kita. Tentu ini akan mempengaruhi ekonomi Kota Probolinggo dan sekitarnya,” katanya.
Terkait adanya beberapa SPPG yang sempat disuspend, Aminuddin menjelaskan hal itu merupakan langkah evaluasi untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.
Salah satu hal yang diperiksa adalah proses penyediaan makanan agar tidak melebihi batas waktu sehingga tetap segar saat diterima penerima manfaat.
“Kalau ada dapur yang mengampu sampai 3.000 porsi, kemudian memasak sejak malam, ini berisiko. Kita cegah agar tidak terjadi keracunan makanan,” ujarnya.
Selain kualitas makanan, Pemkot Probolinggo juga melakukan evaluasi terhadap pengelolaan lingkungan, termasuk limbah dan IPAL dapur MBG. Pemerintah daerah juga mendorong penggunaan bahan pangan lokal.
“Kita imbau menggunakan produk lokal. Buah-buahan kemarin hampir 80 persen menggunakan buah impor. Ke depan harus memanfaatkan produk petani lokal, termasuk telur dan bahan pangan lainnya,” tegas Aminuddin.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani menyatakan DPRD mendukung keberlanjutan MBG, namun meminta masyarakat ikut mengawal pelaksanaannya.
“Saya kira MBG tidak akan ditutup karena ini merupakan amanat dan visi misi pemerintah. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap evaluasi dan pembenahan,” katanya.
Ia meminta apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG agar segera dilaporkan.
“Kalau ada penyimpangan, laporkan. Kita kawal bersama supaya program ini berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, dan Sekda Kota Probolinggo turut menandatangani dukungan keberlanjutan MBG. Surat pernyataan sikap dari Aliansi Masyarakat Peduli Pangan Bergizi Probolinggo Raya kemudian diserahkan kepada Wali Kota untuk diteruskan melalui mekanisme pemerintahan.
Aksi damai tersebut ditutup dengan harapan agar proses evaluasi pemerintah pusat segera selesai sehingga pelaksanaan MBG dapat kembali berjalan dengan perbaikan sistem yang lebih baik. [fir.dre]
