Pemkab Tulungagung, Bhirawa. – Pemkab Tulungagung dalam Perubahan APBD tahun 2026 menganggarkan penambahan tiga unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan satu unit mobil operasional baru. Penambahan unit baru ini menghabiskan dana dengan total sekitar Rp 4 miliar.
Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, Selasa (6/10), mengatakan pembelian tiga unit mobil damkar baru untuk melengkapi satu unit mobil damkar yang sudah ada. “Jadi dengan tambahan tiga unit menjadi empat unit mobil damkar,” ujarnya.
Mobil damkar baru tersebut, menurut Galih Nusantoro, ukurannya tidak sama. Satu unit berkapasitas 4.000 liter dan dua unit lainnya berkapasitas masing-masing 350 liter. “Mobil damkar baru yang berkapasitas 350 liter untuk memadamkan kebakaran yang masuk jalan-jalan kecil. Saat ini mulai banyak tumbuh permukiman baru seiring dengan tumbuhnya infrastruktur jalan,” paparnya.
Galih Nusantoro menyebut dengan bertambahnya unit mobil damkar, petugas pemadam kebakaran dapat segera memadamkan api ketika terjadi kebakaran sewaktu-waktu. “Apalagi dengan unit mobil damkar yang relatif kecil bisa menjangkau jalan-jalan kecil,” ucapnya.
Selanjutnya mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung ini membeberkan meski bakal ada tambahan tiga unit mobil damkar baru, untuk menangani kebakaran di 19 kecamatan belum bisa dikatakan ideal. “Masih jauh dari ideal. Paling tidak untuk 19 kecamatan ini diperlukan enam regu pemadam kebakaran,” terangnya.
Galih Nusantoro menambahkan paling tidak seharusnya di Tulungagung ada empat posa bantuan damkar yang tersebar di empat wilayah eks- kawedanan. Tetapi, baru satu pos bantuan damkar yang terealisasi, yakni di Kecamatan Ngunut.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi D DPRD Tulungagung, Adrianto, juga mendukung upaya pemaksimalan Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung. Apalagi keberadaan mereka sekarang banyak melayani masyarakat.
“Kita mengusulkan agar ada tambahan pos bantuan damkar. Tidak hanya di Ngunut tetapi juga di daerah selatan dan barat. Paling tidak di empat wilayah eks kawedanan harus ada. Idealnya begitu. Tetapi karena keterbatasan anggaran hal itu belum bisa terealisasi,” tuturnya.[wed.ca]
