DPRD Surabaya, Bhirawa. – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyoroti sejumlah kasus warga yang dinilai menjadi korban ketidaktepatan data desil kemiskinan.
Akibat perubahan status desil, sejumlah keluarga kehilangan akses terhadap program bantuan pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah seorang mahasiswi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian (19), yang terancam tidak dapat melanjutkan kuliah ke semester tiga karena keterbatasan ekonomi keluarga.
Padahal, prestasi akademiknya tergolong sangat baik dengan Indeks Prestasi (IP) mencapai 4,0 pada semester pertama dan 3,9 pada semester kedua.
“Ini sangat memprihatinkan. Ada mahasiswa berprestasi yang terancam putus kuliah hanya karena persoalan administrasi dan validitas data kemiskinan. Negara tidak boleh kehilangan generasi unggul hanya karena sistem tidak mampu membaca kondisi riil masyarakat,” kata Imam Syafi’i, Selasa (5/8/2026).
Menurut Imam, keluarga Dian sebenarnya masuk kategori masyarakat kurang mampu. Ayahnya bekerja sebagai pengantar galon air minum isi ulang dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan untuk menghidupi istri dan dua anak. Mereka juga tinggal di rumah sederhana milik orang tua.
Namun saat mendaftar program beasiswa melalui aplikasi yang dibuka Pemerintah Kota Surabaya, pengajuan tersebut ditolak sistem dengan keterangan tidak termasuk keluarga miskin atau pramiskin.
Selain kasus Dian, Imam juga menerima keluhan warga terkait perubahan status desil yang berdampak pada hilangnya akses bantuan pendidikan.
Salah satunya dialami Ririn, warga Gubeng Airlangga. Status keluarganya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 sehingga anaknya tidak lagi memenuhi syarat menerima beasiswa.
“Anaknya sudah diterima di perguruan tinggi, tetapi terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan karena bantuan tidak bisa diakses. Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam proses pemutakhiran data,” ujarnya.
Keluhan serupa datang dari Menik, warga Jojoran, Gubeng. Meski hidup di rumah kontrakan, telah pensiun sebagai guru TK, dan suaminya kehilangan pekerjaan akibat PHK, keluarganya justru tercatat dalam desil 6.
Kondisi tersebut membuat anaknya terancam kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan pendidikan. Imam menilai sistem desil yang digunakan pemerintah perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak hanya mengandalkan indikator administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga secara faktual.
“Jangan sampai angka kemiskinan terlihat turun di atas kertas, tetapi di lapangan masih banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan biaya pendidikan anaknya. Data harus berpihak pada realitas, bukan sekadar statistik,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Ia meminta pemerintah melakukan verifikasi ulang terhadap keluarga-keluarga yang mengajukan keberatan atas status desilnya. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi masa depan yang tidak boleh terhambat akibat kesalahan pendataan.
“Pemkot harus hadir mencari solusi. Jangan sampai mahasiswa berprestasi dan anak-anak dari keluarga kurang mampu kehilangan masa depan karena tidak terakomodasi dalam sistem. Pendidikan harus menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan justru terhalang oleh data yang tidak akurat,” pungkas Imam. [dre.hel]
