Bupati Jember, Gus Fawait
Sinergi Gus Fawait dan DPRD Jember Menguat
Pemkab Jember, Bhirawa . Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersama DPRD Kabupaten Jember memperkuat sinergi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting untuk memastikan anggaran daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
Bupati Jember, Gus Fawait, mengatakan komunikasi yang berjalan kondusif dengan DPRD menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Keselarasan tersebut diharapkan memperkuat efektivitas pengelolaan APBD 2027, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus menekan angka kemiskinan.
“Kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif ini tentu menjadi hal positif. Dengan komunikasi yang baik, pembahasan APBD bisa lebih fokus pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Gus Fawait.
Salah satu perhatian Pemkab Jember dalam penyusunan APBD 2027 adalah keberlanjutan penganggaran tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu.
Pemkab Jember menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal hak-hak para tenaga PPPK. Bahkan, Jember disebut konsisten tidak melakukan pemutusan kontrak kerja terhadap PPPK maupun PPPK paruh waktu, meskipun kebijakan tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar dari kemampuan fiskal daerah.
“Jember memiliki rekam jejak konsisten dengan tidak melakukan pemutusan kontrak kerja terhadap tenaga PPPK maupun PPPK paruh waktu, meskipun kebijakan ini menyerap porsi anggaran yang tidak sedikit dari ruang fiskal daerah,” ungkap Gus Fawait.
Jika ke depan pembiayaan PPPK paruh waktu sepenuhnya mendapatkan dukungan pemerintah pusat, kondisi tersebut akan memberikan ruang fiskal tambahan bagi Pemkab Jember.
Ruang fiskal tersebut selanjutnya dapat diarahkan untuk memperkuat program prioritas, terutama pelayanan dasar masyarakat.
“Ruang fiskal yang ada bakal difokuskan untuk memperkuat cakupan layanan dasar masyarakat, di antaranya kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Perkuat Layanan Kesehatan hingga Rumah Warga
Di sektor kesehatan, Pemkab Jember memastikan keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) sekaligus memperkuat pemantauan layanan Homecare.
Tak berhenti pada layanan kesehatan, pemerintah daerah juga menyiapkan armada Mobil Cinta. Armada ini akan membantu mengantar pasien dari keluarga kurang mampu kembali ke rumah masing-masing secara gratis setelah mendapatkan pelayanan kesehatan.
Program tersebut diharapkan membuat akses pelayanan kesehatan tidak berhenti di fasilitas kesehatan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh dukungan hingga kembali ke lingkungan tempat tinggalnya.
Sementara di sektor pendidikan, Pemkab Jember menyiapkan strategi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah.
Salah satu terobosan yang disiapkan adalah program kejar paket yang terintegrasi dengan kelompok-kelompok pengajian lintas agama.
Melalui pendekatan tersebut, warga yang sempat putus sekolah pada jenjang SD, SMP maupun SMA dapat kembali mengikuti proses pembelajaran sekaligus mengikuti kegiatan pengajian untuk memperoleh ijazah kesetaraan.
Program ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan formal.
“Dengan pendekatan ini, mereka yang sempat putus sekolah tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan ijazah kesetaraan,” jelas Gus Fawait.
Ratusan Sekolah Jadi Perhatian
Pemkab Jember juga terus menginventarisasi fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan berat.
Setelah melakukan perbaikan sekitar 124 sekolah pada 2025 dan ratusan sekolah lainnya pada 2026, Pemkab Jember terus mendorong usulan perbaikan sekolah kepada pemerintah pusat.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pembenahan sarana dan prasarana pendidikan sekaligus mendukung target nasional revitalisasi fasilitas pendidikan hingga 2029.
Dengan dukungan pemerintah pusat, Pemkab Jember berharap semakin banyak sekolah yang memiliki fasilitas layak sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih nyaman dan aman.
Transformasi pelayanan publik juga menjadi bagian dari agenda Pemkab Jember. Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kini diarahkan untuk terintegrasi dengan program Homecare dan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh data masyarakat secara lebih komprehensif, sekaligus mempermudah intervensi terhadap warga yang membutuhkan bantuan.
Pemkab Jember menargetkan penanganan sekitar 7.000 hingga 12.000 unit RTLH.
Bagi Gus Fawait, penguatan sinergi antara Pemkab Jember dan DPRD menjadi bagian penting agar berbagai program tersebut dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan.
Pembahasan APBD 2027 pun tidak sekadar menyusun angka-angka anggaran, tetapi diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Jember.
Dengan dukungan legislatif dan eksekutif yang semakin solid, APBD 2027 diharapkan menjadi instrumen untuk memperluas pelayanan dasar, memperkuat pembangunan manusia, serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. [geh*]
