DPRD Surabaya, Bhirawa. – Upaya mengatasi persoalan sampah di Kota Surabaya mulai diarahkan pada pengolahan sampah organik langsung dari sumbernya. Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Armuji, menyebut pihaknya akan menginisiasi pembuatan sekitar 100 titik lubang teba yang tersebar di sejumlah wilayah Kota Pahlawan.
Gerakan tersebut merupakan bagian dari program nasional PDI Perjuangan dalam memperingati Hari Sampah Nasional. Pelaksanaannya dijadwalkan serentak pada 14 November 2026 di seluruh Indonesia.
Armuji menjelaskan, teba merupakan lubang pengolahan sampah organik yang konsepnya menyerupai biopori. Sampah sisa makanan dan bahan organik rumah tangga akan dimasukkan ke dalam lubang untuk mengalami proses penguraian hingga menghasilkan pupuk yang dapat dimanfaatkan kembali.
“Di PDI Perjuangan namanya teba. Ini merupakan gerakan yang diinisiasi Dewan Pimpinan Pusat. Nantinya, seluruh DPC, DPD, anggota fraksi DPR provinsi, DPRD kota maupun kabupaten diinstruksikan membuat teba,” ujar Armuji, Selasa (3/11/2026).
Menurut Wakil Wali Kota Surabaya tersebut, program ini bukan sekadar menyediakan tempat pembuangan sampah alternatif. Lebih dari itu, teba diharapkan menjadi bagian dari upaya mengurangi volume sampah yang selama ini berakhir di tempat penampungan sementara (TPS) maupun tempat pemrosesan akhir (TPA).
“Gunanya, selain untuk pembuangan sampah organik, nantinya hasil penguraiannya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Kalau sudah terurai menjadi pupuk, lahan tersebut bisa ditanami tanaman-tanaman produktif,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, ukuran lubang teba akan disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan lahan. Armuji menyebut terdapat konsep lubang berukuran besar dengan dimensi 3 x 3 meter dan kedalaman 3 meter.
Sementara untuk kawasan perkampungan atau sekitar pasar, ukuran yang digunakan lebih kecil, yakni 1,5 x 1,5 meter dengan kedalaman 1,5 meter.
Di Surabaya, sekitar 100 titik menjadi target awal pembangunan. Lokasinya akan disebar di berbagai wilayah yang memiliki lahan memungkinkan untuk dilakukan penggalian.
“Di Surabaya sekitar 100 titik. Tersebar di semua tempat yang memungkinkan ada lahannya untuk digali dan dibuat teba,” ungkapnya.
Persoalan berikutnya adalah pengelolaan setelah lubang tersebut tersedia. Armuji menyatakan, khusus teba yang berada di kawasan perkampungan, pengelolaannya akan diserahkan kepada masyarakat setempat.
Namun, skema pengawasan, pemeliharaan, serta keberlanjutan pengolahan hasilnya menjadi pekerjaan penting agar fasilitas tersebut tidak berhenti sebagai proyek pembangunan fisik semata.
Program ini juga bersinggungan dengan dorongan Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, yang sebelumnya meminta Pemerintah Kota Surabaya segera membagikan komposter dan menyediakan lubang biopori di setiap RT/RW.
Eri menilai pengolahan sampah dari rumah tangga menjadi salah satu kunci mengurangi beban TPS dan TPA. Ia bahkan mengaku telah menjalankan gerakan serupa di sejumlah RW binaannya melalui penyediaan tempat penampungan botol plastik.
“Gerakan ini perlu kita dorong. Saya sendiri secara pribadi sudah menggerakkan,” kata Eri. Ia juga menyoroti aspek pembiayaan. Menurutnya, pembuatan lubang biopori relatif murah dibandingkan pengadaan komposter.
“Sangat murah. Satu lubang cuma habis Rp20 ribu, bahkan bisa lebih murah, sekitar Rp10 ribu, tergantung pipanya. Kalau model komposter agak lebih mahal,” paparnya.
Eri menjelaskan, lubang biopori dapat dimanfaatkan untuk mengolah sampah makanan menjadi material organik yang selanjutnya diproses menjadi pupuk cair maupun padat. Untuk membantu mengurangi bau dan mempercepat penguraian, ia menyarankan penggunaan tetes tebu dan eco-enzyme.
Dengan adanya target 100 titik teba dan dorongan penyediaan komposter serta biopori di tingkat RT/RW, efektivitas gerakan pengurangan sampah di Surabaya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan.
Ketersediaan lahan, keterlibatan warga, hingga kepastian pengelolaan menjadi faktor penentu. Sebab, tantangan sesungguhnya bukan hanya menggali lubang dan membangun fasilitas, melainkan memastikan sampah organik benar-benar terolah secara berkelanjutan dan tidak kembali menjadi persoalan lingkungan. [dre.hel]
