Pemprov Jatim, Bhirawa – Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pulung Chausar, meraih The Public Trust and Collaborative Communication Leadership Award 2026 berkat kepemimpinannya yang mendorong komunikasi pemerintahan bersifat kolaboratif dan menjadikan humas sebagai jembatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penghargaan diserahkan dalam acara Jawa Pos Radar Jember Awards 2026 yang berlangsung di Hotel Fortuna Grande Jember pada Kamis (20/8/2026) malam.
Penghargaan itu diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi dan komitmen Pulung dalam membangun serta mengawal komunikasi publik di Jawa Timur melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan kolaboratif. Ajang bertema “Innovating for Impact” ini memberi apresiasi kepada pemimpin dan figur yang menghadirkan inovasi sekaligus berdampak nyata bagi masyarakat.
Pulung dinilai sukses menyusun tata kelola komunikasi pemerintahan yang menempatkan kepercayaan publik sebagai fondasi utama. Ia juga dianggap mampu mengorkestrasi kolaborasi lintas pemangku kepentingan lewat pendekatan pentahelix yang menyinergikan pemerintah, media massa, akademisi, dunia usaha, dan komunitas, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat.
Di bawah arahannya, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur mendorong transformasi humas agar tidak sekadar menjadi penyampai informasi. Komunikasi publik diarahkan untuk menjelaskan konteks dan manfaat kebijakan, membangun pemahaman, menyediakan ruang dialog, serta menyerap aspirasi masyarakat.
Menanggapi penghargaan itu, Pulung menyampaikan rasa syukur dan menegaskan bahwa komunikasi kolaboratif adalah kunci memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Komunikasi publik bukan semata-mata tentang seberapa banyak informasi yang kita sampaikan, tetapi seberapa besar komunikasi itu mampu menghadirkan pemahaman, membuka ruang partisipasi, dan pada akhirnya membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Pulung menekankan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintahan tidak dapat diukur hanya dari derasnya arus informasi. Menurutnya, komunikasi harus menjawab kebutuhan informasi masyarakat, menerjemahkan kebijakan dengan bahasa mudah dipahami, serta menyediakan ruang bagi publik untuk memberi respons dan masukan. Pemerintah, katanya, harus tidak hanya berbicara tetapi juga mendengar, memahami aspirasi, dan memberikan respons. Melalui komunikasi dua arah, hubungan pemerintah dan masyarakat menjadi lebih terbuka, setara, dan bermakna.
“Humas itu merupakan jembatan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebab kepercayaan publik merupakan modal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, komunikasi pemerintah harus dibangun secara terbuka, konsisten, kredibel, humanis, dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutur Pulung.
Dalam praktiknya, Biro Adpim Jatim memperkuat sinergi komunikasi dengan berbagai unsur melalui pendekatan pentahelix. Setiap unsur memiliki peran saling melengkapi dalam membangun ekosistem informasi publik yang sehat. “Pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat memiliki perspektif serta kekuatan masing-masing. Ketika semua elemen tersebut dapat kita orkestrasi dalam semangat kolaborasi, komunikasi pemerintah akan menjadi lebih kuat, inklusif, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pulung secara khusus menyoroti pentingnya merawat hubungan yang sehat, profesional, dan produktif antara pemerintah dan media massa. Ia menegaskan bahwa pers bukan sekadar saluran penyebaran informasi atau rilis pemerintah, melainkan mitra kritis-strategis dalam menjaga kualitas ruang publik. Media berfungsi menyampaikan perspektif masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberi kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi peningkatan tata kelola dan pelayanan publik.
“Kami menempatkan media sebagai mitra strategis. Pemerintah membutuhkan media untuk menghadirkan informasi yang akurat kepada masyarakat. Di sisi lain, kritik, masukan, dan perspektif publik yang disampaikan melalui media merupakan cermin penting bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan,” kata Pulung.
Ia menyatakan hubungan antara pemerintah dan media harus dibangun dalam kerangka kemitraan yang terbuka, berimbang, profesional, dan saling menghormati peran masing-masing, sehingga informasi publik tersampaikan secara jernih tanpa mengabaikan independensi pers.
Pulung juga mengingatkan bahwa tantangan komunikasi pemerintahan kian kompleks seiring perubahan lanskap media dan pesatnya perkembangan teknologi digital. Informasi bergerak dalam hitungan detik, sementara masyarakat memiliki banyak ruang untuk menyampaikan tanggapan, kritik, dan aspirasi langsung. Situasi ini menuntut insan humas untuk beradaptasi, tidak cukup hanya mahir memproduksi dan menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu membaca isu, menjaga akurasi, memahami dinamika masyarakat, serta merespons perkembangan secara cepat dan tepat.
“Di tengah derasnya arus informasi, kecepatan memang penting, tetapi akurasi, kejernihan, dan empati jauh lebih menentukan. Humas pemerintah harus mampu menjembatani kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami sekaligus peka terhadap suara masyarakat,” tegas Pulung.
Ia menilai keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian penting membangun komunikasi yang jujur dan kredibel. Kritik konstruktif seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Komunikasi yang inklusif berarti memberikan ruang terhadap keberagaman pandangan. Pemerintah harus siap menerima kritik, mendengar perspektif yang berbeda, dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk terus berbenah,” tambah Pulung.
Menyikapi penghargaan tersebut, Pulung memberi apresiasi kepada Jawa Pos Radar Jember dan menegaskan penghargaan itu bukan sekadar pencapaian pribadi melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Timur serta dukungan pimpinan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.
“Penghargaan ini menjadi kehormatan sekaligus energi bagi kami untuk terus berbenah. Saya memaknainya bukan sebagai penghargaan individu, tetapi sebagai apresiasi terhadap kerja kolektif seluruh tim dan seluruh mitra yang selama ini bersama-sama membangun komunikasi publik di Jawa Timur,” ungkapnya.
Ke depan, Pulung berharap sinergi antara pemerintah, media massa, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat terus diperkuat. Ia menekankan bahwa komunikasi publik seharusnya lebih dari sekadar penyebaran informasi: komunikasi harus mampu membangun pemahaman, mendorong partisipasi, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan Jawa Timur.
“Tujuan komunikasi pemerintahan adalah menghadirkan kepercayaan. Kepercayaan tidak lahir dari komunikasi satu arah, tetapi dibangun melalui keterbukaan, konsistensi, kredibilitas, kemauan untuk mendengar, dan kolaborasi yang berkelanjutan,” pungkas Pulung. [aya.kt]
