Kebijakan Makan Bergizi Gratis: Pragmatisme Negara Mencerdaskan Anak Bangsa

Oleh :
Siti Aminah
Direktur Center for Security and Welfare Studies (CSWS), FISIP, Universitas Airlangga

Ada yang menarik di tengah proses implementasi kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah Indonesia. Di Papua, misalnya ada sebagian anak sekolah yang menghimbau pemerintah untuk mengutamakan pendidikan dan kesehatan gratis daripada makan bergizi. Meskipun asal muasal program ini dari debat calon presiden pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Kampanye Pilpres 2024. Namun isu ini adalah universal. Banyak negara maju menggunakan isu ini dalam debat program dalam pemilihan presiden, gubernur seperti di Amerika Serikat contohnya pada saat Joe Biden mencalonkan presiden. Program makan siang gratis dimulai dengan menerapkan berbagai formula pangan yang disesuaikan dengan muatan dan pasokan pangan lokal.
Ada ekspektasi yang terlalu optimis dari program MBG teruitana tentang tata kelola (governance) untuk menjadi pedoman operasional di semua wilayah Indonesia. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah pusat dan daerah. Karena program ini adalah kebijakan kolaboratif antar-pemangku kebijakan sehingga program ini diletakkan dalam formal kebijakan yang berhasil. Namun dalam berbagai praktik, ada siklus politik yang tidak menentu yang memengaruhi realisasi program MBG bagi siswa sekolah. Mengelola perogram MBG sudah teridentifikasi masalahnya mulai dari pendanaan, pihak pengelola, menu, hingga penolakan program itu. Kontroversi tentan MBG selalu ada dan beberapa pihak telah menyuarakan kekhawatiran kegagalan terutama pasokan bahan baku, tukang masak, pencuci wadah makan, dll.

Pragmatisme Negara Mencerdaskan Anak Bangsa
Meskipun MBG adalah program universal di beberapa negara dan program ini juga diminati untuk diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Program MKB dibuat untuk menyediakan makanan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah saat bersekolah atau keluarga yang mengalami kerentanan dalam memenuhi kebutuhuan pangannya. Kebijakan makan siang gratis atau makan bergizi sudah umum di negara maju. Pemerintah sekarang menetapkan kebijakan ini, namun formula tata kelolanya belum final, masih dalam tahap ‘trial and error’. Sambil jalan akan ditemukan formula dalam penyelenggaraan makan siang gratis. Pendidikan dan kesehatan gratis juga merupakan subtansi kebijakan negara. Sama pentingnya untuk masa depan anak bangsa.

Prioritas MBG memang sedang mencari model dan formula governance yang sesuai dengan kondisi keuangan negara. Namun, kita perlu memahami juga tentang sikap dari para anggota parlemen (DPR dan DPRD di daerah) yang perlu membuka kepekaan sosialnya. Karena program MBG bukan hanya untuk menunjukkan performa eksekutif dalam hal ini presiden terpilih, tetapi untuk memastikan bahwa anak-anak di sekolah tidak kelaparan. Premis utama dari program MBG adalah meningkatkan gizi anak dan meningkatkan hasil pendidikan, yang sangat terkait dengan pembangunan manusia yang lebih baik secara keseluruhan dan pertumbuhan ekonomi. Problem lain bagaimana dnegan sekolah negeri dan swasta dan sekolah dalam pesantren? Ada banyak isu yang memerlukan kajian komprehensif program MBG. Program ini bukan program asal-asalan. Ini program yang sangat besar kontribusinya bagi keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia untuk masa depan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini membantu menghilangkan stigma kurang gizi sehingga makan siang pada jam istirahat sekolah menjadi kebijakan orang tua untuk menghemat pengeluaran uang bagi keluarga di saat harga beras, minyak, gas dan kebutuuhan sehari-har melambung tinggi. Program ini benar-benar memainkan peran penting dalam mendukung keluarga yang berjuang membesarkan anak-anak untuk meyelesaikan pendidikannya. Hanya belum ada riset tentang jumlah uang yang bisa dihemat oleh keluarga per anak per tahun dalam setiap rumah tanggaa/keluarga. Kita harus bisa benar-benar memastikan mereka tidak harus membuat keputusan tentang memilih antara makanan, memberikan uangsaku, dan menutupi pengeluaran rumah tangga lainnya. Kondisi bagi siswa di daerah (miskin) sebagai contoh keadaan untuk menikmati MBG itu berbeda dengan sekolah di daerah perkotaan, yang sudah maju dan pilihan makanan beragam.

Peraturan Daerah (Perda) tentang MBG
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa 25 persen anak-anak di Indonesia mengalami kelaparan setiap harinya. Ia menjelaskan strategi yang diterapkan Indonesia melalui program penyediaan makanan bergizi secara gratis untuk mengatasi masalah kelaparan ini. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi pertama KTT G20 yang berlangsung di Brasil pada tahun 2024 lalu. Jadi program MBG itu tidak bisa ditukar dengan program lain. Ini adalah priorotas untuk membanguan sumberdaya mansusia di tingkat yang paling awal yaitu anak sekolah. Karena itu bagi semua pemerintah daerah ini perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Daerah-daerah otonom (Propinsi, kabupaten dan kota) membuat proyek percontohan pada sekolah-sekolah yang ada. Proyek percontohan ini penting untuk melihat menu yang diasup siswa (kebutuhan gizi/protein), distribusi pengadaan bahan segar yang akan diolah menjadi menu, tukang masak, dana, dll. Dengan adanya Perda yag mengatur tata kelola MBG, masyarakat, pemerintah termasuk para anggota DPRD memiliki tanggungjawab untuk keberhasilan program. Dampak dari adanya regulasi MBG akan meningkatkan diversifikasi pangan lokal, kesejahteraan petani, dan peningkatan angka kecukupan gizi dan kecerdasan anak usia sekolah. Pemenuhan makanan bergizi bagi anak sekolah di pedesaan itu pelrul menjdi perhatian, dan pemenuhannya bukan dengan makanan beku dan tidak segar. Anak-amak sekolah membutuhkan asupan gizi yang baik.

Kemampuan sekolah untuk menyediakan banyak makanan segar dan hasil tanaman lokal menjadi tantangan. Peran serta sekolah dan administrator pemerintah di tingkat lokal untuk mengelola diversifikasi menu bersama-sama petani lokal juga pelru dimulai. Sehingga terwujud kelembagaan kolaborasi antarpetani, sekolah, mayarakat, dan investor di daerah. Mungkin ini bisa menjadi opsi kebijakan bagi calon kepala daerah dan para calon anggota legislatif untuk membuat program atau kebijakan MBG dan menunjukkan performa dan komitmennya meningkatkan kualitas anak bangsa.

Penguatan kelembagaan tata kelola perlu mulai dipertimbangkan pemerintah daerah seluruh Indoensia. Di tingkat nasional, MBG bisa diatiur dalam Undang-undang dan di tingkat daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Baik UU maupun Perda tentang MBG merupakan upaya logistik dan niat baik pemerintah dan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan bahkan berkelanjutuan. Program ini ditargetkan mampu menjangkau 82,9 juta dari 280 juta penduduk pada 2029. Desain kelembagaan tata kelola untuk program MBG, perlu muali dirancang. Kita semuaa memiliki komitmen yang sama untuk memajukan anak-anak supaya berkualitas dan tidak menjadi generasi tertinggal. Instrumen kebijakan untuk pelaksanaan sudah tersedia melalui otonomi daerah. Apabila program ini sudah menemukan format dan modelnya, dapat dipastikan manfaatnya program MBG bukan hanya kebijakan pragmatis dan potensial namun juga aktual bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Mungkin untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan Kita menerima sebuah definisi seperti ini:”Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut berhasil memenuhi tujuan yang diinginkan oleh para pendukungnya, serta minimnya kritik yang muncul dan dukungan yang hampir bersifat universal. Di sisi lain, kegagalan kebijakan terjadi ketika kebijakan tersebut tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh para pendukungnya, sehingga dukungan dari mereka pun mulai berkurang”.

———– *** ————–