Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait dalam rencana pengajuan skema pembiayaan Rp786,57 miliar di dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2027, Sabtu (1/8). gege bagus s/bhirawa.
Pemkab Jember, Bhirawa. – Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menegaskan bahwa rencana pengajuan skema pembiayaan (dana talangan) sebesar Rp786,57 miliar dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 merupakan strategi percepatan pembangunan daerah, bukan karena kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Jember sedang mengalami krisis.
Menurut Gus Fawait, munculnya anggapan bahwa pengajuan pembiayaan dilakukan karena kas daerah minus merupakan persepsi yang keliru.
Ia menjelaskan bahwa istilah defisit anggaran merupakan mekanisme yang lazim dalam penyusunan APBD dan selama ini selalu ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
“Defisit bukan berarti daerah kehabisan uang. Dalam realisasinya, penyerapan anggaran rata-rata berada di kisaran 90 persen sehingga setiap tahun muncul SiLPA. Proyeksi SiLPA tahun 2026 sekitar Rp430 miliar dan itu dapat digunakan untuk menutup kebutuhan anggaran 2027 tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah,” ujar Gus Fawait, Sabtu (1/8).
Bagi Gus Fawait, strategi pembiayaan tersebut justru merupakan langkah visioner agar berbagai proyek prioritas dapat dikerjakan lebih cepat. Ia menilai percepatan pembangunan akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibanding harus menunggu hingga tahun-tahun berikutnya.
Menurutnya, setiap penundaan proyek berpotensi meningkatkan biaya pembangunan akibat kenaikan harga material, jasa konstruksi, dan inflasi. Karena itu, memulai pekerjaan lebih awal dinilai sebagai langkah yang lebih efisien sekaligus mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
“Kalau bisa dikerjakan sekarang, mengapa harus menunggu dua atau tiga tahun lagi? Semakin cepat pembangunan dimulai, semakin besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah pelayanan kesehatan. Gus Fawait mengungkapkan tingkat keterisian tempat tidur di RSUD dr. Soebandi maupun RSD Balung kerap melampaui 100 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih memadai.
Karena itu, pembangunan gedung operasional baru diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat penanganan pasien, serta mengurangi waktu tunggu masyarakat yang membutuhkan layanan medis.
Tak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pengembangan fasilitas tersebut juga diperkirakan membuka peluang kerja baru bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya.
“Perluasan fasilitas kesehatan bukan hanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membuka kesempatan rekrutmen tenaga medis baru sehingga manfaatnya akan dirasakan secara luas,” jelasnya.
Gus Fawait juga menegaskan bahwa tidak semua pemerintah daerah memiliki kesempatan memperoleh akses terhadap skema pembiayaan dari pemerintah pusat. Kabupaten Jember dinilai memenuhi berbagai persyaratan karena memiliki kondisi fiskal yang sehat dan terkendali.
Ia menyebutkan sejumlah indikator yang menjadi kekuatan Jember, di antaranya pendapatan daerah yang meningkat hingga 32 persen, serta belanja pegawai yang tetap terjaga di bawah 30 persen dari total APBD sesuai ketentuan pemerintah.
“Artinya, ruang fiskal kita masih sehat. Karena itulah Jember dinilai layak mengakses skema pembiayaan untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Meski demikian, Gus Fawait memastikan seluruh rencana tersebut tetap mengedepankan mekanisme demokrasi. Skema pembiayaan hanya akan dijalankan setelah memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Jember.
Apabila DPRD memiliki pandangan berbeda, Pemerintah Kabupaten Jember siap menyesuaikan ritme pembangunan dengan kemampuan APBD yang tersedia.
“Kami menghormati seluruh proses pembahasan bersama DPRD. Yang terpenting, setiap kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kami juga memastikan skema ini tidak akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya maupun mengganggu pembayaran hak-hak ASN,” pungkas Gus Fawait.
Melalui strategi percepatan pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember berharap berbagai proyek prioritas dapat segera direalisasikan sehingga mampu memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat terwujudnya visi Jember Baru, Jember Maju. [geh*].
