Kota Malang, Bhirawa – Politeknik Negeri Malang (Polinema) menegaskan kesiapannya dalam mendukung wacana pemerintah untuk menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. Dukungan ini diwujudkan lewat kesiapan kampus vokasi tersebut menyodorkan data riil pembiayaan pendidikan sebagai kalkulasi penyusunan anggaran pemerintah pada 2027.
Direktur Polinema, Ir. Supriatna Adhisuwignjo, MT, usai melantik 998 wisudawan pada Wisuda Tahap II (Wisuda ke-74 Tahun 2026) di Kampus Polinema, Sabtu (26/9).
Menurut Supriatna, wacana pendidikan tinggi gratis merupakan langkah strategis guna mendongkrak Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi nasional yang saat ini masih berkutat di bawah 33 persen, jauh dari target ideal sekitar 39 persen.
“Konsep ini sangat bagus jika terealisasi. Ketika kita ingin meningkatkan kualitas SDM Indonesia, kuncinya adalah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat agar bisa menikmati bangku kuliah,” ujar Supriatna.
Ia menjelaskan bahwa hambatan melanjutkan studi ke perguruan tinggi tidak cuma bertumpu pada tingginya biaya perkuliahan, melainkan juga dipicu kendala geografis seperti ongkos transportasi dan biaya hidup di perantauan. Oleh karena itu, skema kuliah gratis dinilai menjadi instrumen penting demi menghadirkan keadilan sosial dan akses pendidikan yang merata.
Sebagai bentuk konkret dukungan, Polinema siap membuka rincian kebutuhan riil pembiayaan operasional pendidikan tinggi vokasi, mulai dari Biaya Kuliah Tunggal (BKT), kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT), pos beasiswa, hingga pos revenue generating kampus.
“Kami siap mendukung dengan data kebutuhan riil di Polinema. Data ini nantinya bisa dipakai Kementerian untuk mempertimbangkan berapa besaran anggaran riil yang harus disiapkan bagi setiap kampus,” terangnya.
Kendati menyambut positif, Supriatna menggarisbawahi bahwa implementasi kuliah gratis tidak boleh diartikan menyamaratakan seluruh layanan pendidikan ke tingkat paling minimalis. Ia mendorong pembagian skema yang jelas antara pemenuhan standar dasar pendidikan dan program pengembangan kompetensi tambahan.
Menurutnya, pemerintah idealnya menjamin standar pembiayaan pendidikan dasar bagi seluruh mahasiswa tanpa terkecuali. Namun, kampus vokasi tetap harus diberi ruang fleksibilitas untuk memfasilitasi kebutuhan kompetensi tingkat lanjut-seperti sertifikasi industri internasional, program joint degree, maupun kelas internasional-melalui pembiayaan mandiri atau prinsip gotong royong bagi kelompok mampu.
“Yang standar inilah yang menjadi wujud pemerataan dan keadilan. Tapi jangan ditutup, jangan terus menjadi serba minimalis. Kalau mahasiswa ingin nilai tambah lebih, seperti sertifikasi global, ruang itu tetap difasilitasi dengan pembiayaan mandiri,” imbuhnya.
Berdampak Nyata
Komitmen perluasan akses kuliah gratis ini sejalan dengan visi Polinema untuk terus hadir sebagai kampus yang relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi menara gading.
Hingga wisuda ke-74 ini, Polinema telah meluluskan 1.467 alumni sepanjang tahun 2026 dari berbagai jenjang, mulai dari Diploma, Sarjana Terapan, hingga Magister Terapan dari Kampus Utama maupun PSDKU Kediri.
Lulusan Polinema dibekali model Project-Based Learning (PBL) dan program hilirisasi riset terapan-mulai dari pendampingan digitalisasi UMKM, sertifikasi produk industri rumah tangga, hingga inovasi ekonomi kreatif-sejalan dengan semangat program Diktisaintek Berdampak.
“Wisuda bukan akhir proses belajar. Perguruan tinggi bertanggung jawab melahirkan insan cerdik cendekia yang adaptif, solutif, dan memberi manfaat nyata bagi keluarga, masyarakat, serta pembangunan bangsa,” pungkas Supriatna di hadapan wisudawan dan para orang tua. [mut.wwn]
