Bojonegoro, Bhirawa – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro mengalami peningkatan pada 2025. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga diperlukan penguatan sistem pencegahan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Kepala Bakorwil Bojonegoro Tri Wahyu Liswati melalui Kepala Bidang Kemasyarakatan Irfan Ihsanpuro menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Kerja Bakorwil II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, di Ruang Mliwis Putih Bakorwil Bojonegoro, Kamis (13/8/2026).
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 2025, sejumlah daerah di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro mencatat kenaikan kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Kabupaten Gresik menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus tertinggi.
Kasus kekerasan terhadap perempuan di Gresik meningkat dari 96 kasus pada 2024 menjadi 225 kasus pada 2025. Sementara di Kabupaten Tuban, jumlah kasus melonjak dari empat kasus menjadi 83 kasus dalam periode yang sama.
“Kenaikan juga terjadi pada kasus kekerasan terhadap anak. Di Gresik, kasus meningkat dari 107 menjadi 155 kasus. Sementara Tuban mencatat lonjakan paling tajam, dari satu kasus pada 2024 menjadi 114 kasus pada 2025,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan perhatian lintas sektor. Upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan penanganan setelah kasus terjadi, tetapi harus dimulai dari lingkungan keluarga, satuan pendidikan, hingga masyarakat.
“Upaya tersebut harus diimbangi dengan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif melalui penguatan edukasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan peran keluarga dan satuan pendidikan, serta koordinasi yang berkesinambungan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hasil koordinasi Bakorwil masih menemukan sejumlah kendala dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Di antaranya koordinasi antarinstansi yang belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencegah dan melaporkan tindak kekerasan, serta belum maksimalnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan.
Karena itu, peningkatan kapasitas petugas layanan menjadi salah satu langkah yang perlu diprioritaskan. Pelatihan bagi sumber daya manusia yang menangani kasus kekerasan diperlukan agar proses pencegahan, penanganan, dan pendampingan korban dapat dilakukan secara profesional.
Sosialisasi di lingkungan sekolah juga dinilai penting. Guru dan peserta didik perlu mendapatkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, serta langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
Selain sosialisasi secara langsung, edukasi juga perlu diperluas melalui media sosial. Pemerintah daerah didorong memanfaatkan platform digital untuk menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan kekerasan sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh akses layanan pengaduan.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain perangkat daerah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, Forum PAUD Jawa Timur, serta lembaga perlindungan dan pelayanan sosial anak.
Melalui forum tersebut, Bakorwil II Bojonegoro mendorong penguatan koordinasi sekaligus penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan di masing-masing daerah.
“Dibutuhkan komitmen, kerja sama, dan kolaborasi yang nyata agar setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan dapat saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegasnya. [bas.kt]
