Seribu Hektare Lahan Pertanian Jatim Terancam Kekeringan

Kementan dan Pemprov Jatim Kolaborasikan Langkah Antisipasi

Pemprov, Bhirawa – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur memetakan sekitar 1.000 hektare lahan pertanian yang berpotensi terdampak kekeringan.

Pemetaan ini dilakukan sebagai dasar tindakan antisipatif penyiapkan pompa untuk lahan yang masih memiliki sumber air serta pembangunan sumur dalam maupun sumur dangkal bagi wilayah yang tidak memiliki sumber air.

Langkah tersebut dilakukan menyusul peringatan dini kekeringan meteorologis yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk periode Dasarian I Agustus 2026. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa bahkan telah masuk kategori awas.

Di Jawa Timur, sebanyak 19 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Rinciannya, 16 kabupaten/kota berstatus siaga darurat dan tiga kabupaten/kota berstatus tanggap darurat.

Ke-19 daerah tersebut yakni Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Kabupaten Malang, Jember, Sampang, Kabupaten Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Kota Batu.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dari lebih dari satu juta hektare lahan pertanian di Jawa Timur, lebih dari 200 hektare telah terpetakan mengalami dampak kekeringan. Sementara sekitar 1.000 hektare lainnya masuk dalam pemetaan sebagai lahan yang berpotensi terancam.

“Kami bergerak lebih dahulu untuk melakukan pencegahan. Untuk lahan yang memiliki sumber air di sekitarnya, langsung kami berikan pompa. Bagi yang tidak memiliki sumber air, kami buat sumur dalam atau sumur dangkal bersama Kementerian PU,” ujar Amran, Rabu (12/8).

Menurut Amran, langkah tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Kementan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Jatim, serta pemerintah kabupaten hingga desa. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah tanaman yang sudah ditanam mengalami gagal panen akibat kekeringan.

“Karena sudah ditanam, lahan yang mengalami kekeringan ini kita selamatkan terlebih dahulu,” katanya.

Amran berharap luas lahan yang mengalami puso dapat ditekan seminimal mungkin. Jika nantinya terdapat lahan yang benar-benar mengalami puso, pemerintah akan memberikan bantuan penggantian benih dan traktor agar petani tidak semakin terbebani.

“Kalau betul-betul terjadi puso, kami berharap luas puso tersebut maksimal hanya sekitar 50 hektare dari lahan yang terancam. Untuk lahan yang mengalami puso, kami akan mengganti benih dan memberikan traktor. Intinya jangan sampai petani terbebani,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan, Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota terus melakukan pemutakhiran data untuk memastikan luas lahan yang terdampak maupun terancam kekeringan.

Hal itu penting karena terdapat sejumlah angka yang masih perlu disinkronkan. Karena itu, seluruh kepala dinas terkait di kabupaten/kota diminta melakukan pemetaan secara bottom up berdasarkan kondisi lapangan.

“Yang penting sekarang, semua kepala dinas kabupaten/kota harus berkumpul. Tadi ada angka 200, ada angka 1.000. Ini harus dicek terus karena tadi ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak,” ujar Emil saat rapat koordinasi di Bappeda Jatim.

Emil menyebut wilayah yang telah terkonfirmasi terdampak kekeringan mencapai sekitar 229 hektare. Sebanyak 99 hektare di antaranya berada di Lamongan. Selain itu, dampak kekeringan juga ditemukan di Gresik dan Sidoarjo.

Sementara daerah yang menjadi perhatian karena memiliki potensi kekeringan cukup tinggi yakni Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek.

“Kita harus melakukan pemetaan di seluruh kabupaten/kota. Tujuan arahan Pak Menteri tadi adalah agar kita bersikap antisipatif. Jangan menunggu sampai lahan benar-benar kering,” katanya.

Untuk mengantisipasi kekeringan, pemerintah akan mengoptimalkan sumber air permukaan seperti embung. Jika terdapat embung yang masih memiliki air, sumber tersebut dapat dimanfaatkan dengan pompa untuk mengairi persawahan.

Selain itu, potensi air tanah juga akan dipetakan menggunakan data geolistrik. Emil mencontohkan, hasil pemetaan dapat menunjukkan potensi debit air tertentu dari titik pengeboran. Namun, kapasitas tersebut perlu disesuaikan dengan luasan lahan yang akan dialiri sehingga diperlukan sejumlah titik sumber air.

“Kalau ada air permukaan seperti di Gresik, di Benjeng, ada embung yang masih memiliki air, itu bisa dipompa. Di sana juga mereka memiliki alat untuk mengecek melalui geolistrik,” jelasnya.

Pemprov Jatim juga akan mencocokkan hasil pemetaan geolistrik dengan data cekungan air yang dimiliki balai. Kepala Balai Bengawan Solo dan Kepala Balai Brantas turut dilibatkan dalam pemetaan bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

“Kalau sudah ada data geolistrik, harus dikroscek dengan data cekungan dari balai. Jadi kita harus melakukan cross-check terhadap dua data,” ujar Emil.

Di sisi lain, Emil menyebut petani Jawa Timur selama ini memiliki kemampuan adaptasi terhadap kondisi cuaca. Salah satunya melalui penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering, meskipun hasil produksinya berpotensi tidak optimal dibandingkan ketika ketersediaan air mencukupi.

Untuk jangka panjang, pemerintah juga mendorong pembangunan dan optimalisasi embung. Selain menyediakan sumber air pertanian, embung juga dapat berfungsi sebagai bagian dari pengendalian banjir, seperti embung di Gresik yang turut berperan menahan aliran Kali Lamong.

Sementara itu, Pemprov Jatim juga memastikan penataan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah diselesaikan. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat perlindungan kawasan pangan sekaligus memberikan kepastian dalam penataan ruang.

Emil mengatakan, penyelesaian LP2B dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tim penataan ruang Pemprov Jatim. Hal tersebut juga diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang selama ini berkaitan dengan pembangunan perumahan dan infrastruktur.

“Alhamdulillah, kita bisa memenuhi syarat dari pusat, yakni 87 persen lahan baku sawah untuk dijadikan lahan pangan berkelanjutan,” pungkasnya.

Di Jawa Timur sendiri, sebanyak 19 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan menyusul peringatan dini kekeringan meteorologis BMKG periode Dasarian I Agustus 2026. Sebanyak 16 daerah berstatus siaga darurat dan tiga daerah berstatus tanggap darurat.

Ke-19 daerah tersebut yakni Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Kabupaten Malang, Jember, Sampang, Kabupaten Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Kota Batu. [ina.gat]