Oleh :
Hery Purnobasuki
Guru Besar FST Universitas Airlangga ; Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
Delapan puluh satu tahun. Angka yang terdengar gagah, bukan? Seperti angka pada kaos kaki superhero, atau usia seorang kakek yang masih kuat mengangkat galon. Tapi mari kita tanya pelan-pelan: kalau kita benar-benar merdeka, kenapa rasa-rasanya seperti masih dijajah hanya saja penjajahnya kini bicara bahasa Indonesia, berdasi, dan punya akun TikTok?
Upacara, Spanduk, dan Luka yang Sama
Setiap Agustus, kita rajin memasang umbul-umbul, lomba makan kerupuk, bahkan panjat pinang yang ujungnya cuma jatuh ke tanah. Semua serba merah-putih, seolah warna itu bisa menyihir kemiskinan jadi hilang. Tema resmi tahun ini “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” terdengar indah di spanduk, tapi di lapangan, yang sering kita dengar adalah “berdaulat di atas kertas, adil kalau ada uang, makmur bagi yang sudah makmur”.
Kita merayakan proklamasi dengan khidmat, tapi lupa bahwa proklamasi itu bukan sekadar ritual. Ia adalah janji. Janji bahwa setelah 17 Agustus 1945, kita tidak lagi menjadi bangsa yang diperas, diperdaya, dan diperlakukan seperti anak pungut di rumah sendiri. Tapi coba lihat realitas: apakah kita benar-benar berhenti menjadi “anak pungut”, atau hanya berganti orang tua asuh?
Penjajah Baru
Dulu, penjajah datang dengan kapal, meriam, dan bahasa asing. Sekarang? Mereka datang dengan kontrak investasi, klausul rahasia, dan bahasa hukum yang hanya dimengerti segelintir orang. Ada ekonom yang bahkan menyebut bahwa beberapa perjanjian dagang internasional berpotensi mengubah Indonesia dari negara berdaulat menjadi “negara yang terjajah secara ekonomi dan hukum”. Bayangkan: 211 kewajiban yang harus kita penuhi, puluhan di antaranya asimetris-hanya memberatkan kita, tanpa timbal balik jelas. Ini bukan lagi dagang, ini sandera berserat.
Dan jangan lupa: IKN (Ibu Kota Nusantara) yang megah, infrastruktur yang menjulang, pertumbuhan ekonomi yang “makro” semua terdengar keren. Tapi di saat yang sama, konflik agraria makin panas, masyarakat adat terpinggirkan, dan hukum sering kali tebang pilih. Ada uang, abang disayangi; tak ada uang, abang melayang. Kemerdekaan macam apa ini?
Birokrasi: Dari Pelayan Rakyat Jadi Tuan Rakyat
Idealnya, pejabat negara adalah pelayan yang mengemban amanah bangsa. Tapi di banyak tempat, mereka Adalah “tukang perintah”. Rakyat disuruh ini-itu, tapi hak-hak dasar seperti akses keadilan, pendidikan layak, dan kesehatan terjangkau masih jadi barang mewah. Di usia 81 tahun, seharusnya birokrasi sudah menjadi fasilitator, bukan komandan. Tapi kenyataannya? Masih banyak yang merasa dirinya raja kecil di wilayahnya.
Subsidiaritas merupakan prinsip bahwa urusan sebaiknya dikelola oleh tingkat pemerintahan terdekat dengan rakyat ternyata masih jadi jargon, bukan realitas. Hak kelola sumber daya alam oleh masyarakat lokal? Masih jadi mimpi. Negara yang seharusnya melindungi rakyat justru sering kali jadi alat legitimasi penggusuran. Ini bukan kemerdekaan, ini komedi tragis.
Merdeka Tapi Terjajah Digital
Kita juga harus jujur: di era digital, ada bentuk penjajahan baru yang lebih halus. Algoritma media sosial menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita inginkan. Generasi muda kita mungkin tidak lagi hafal nama pahlawan, tapi hafal semua tren TikTok. Bukan salah mereka-sistem memang dirancang begitu. Kita merdeka secara politik, tapi terjajah secara perhatian.
Dan di tengah banjir informasi, narasi kebangsaan sering kali tereduksi jadi konten 60 detik. Bendera merah putih jadi filter, lagu Indonesia Raya jadi backsound. Simbolik, tapi kosong. Kita merayakan kemerdekaan, tapi lupa memaknai.
Pertama, berhenti pura-pura. Jangan lagi menutupi luka dengan spanduk. Kedua, kembalikan negara ke sisi rakyat. Regulasi harus mengendalikan korporasi, bukan sebaliknya. Ketiga, beri ruang pada masyarakat lokal dan adat untuk mengelola sumber daya mereka sendiri. Keempat, ubah paradigma birokrasi: dari “command center” jadi “public facilitator”. Kelima, dan ini penting: ajarkan kemerdekaan bukan sebagai ritual, tapi sebagai praktik sehari-hari.
Kemerdekaan bukan cuma soal tidak ada lagi tentara asing di tanah kita. Ia soal tidak ada lagi rasa takut untuk bicara, tidak ada lagi rasa malu untuk miskin, tidak ada lagi rasa tidak berdaya di hadapan sistem. Ia soal setiap anak di pelosok negeri bisa bermimpi tanpa dibatasi oleh kemiskinan, ketidakadilan, atau ketiadaan akses.
Refleksi, Bukan Sekadar Seremoni
Delapan puluh satu tahun adalah usia yang matang. Bukan lagi waktu untuk berbohong pada diri sendiri. Kalau kita benar-benar ingin merdeka, kita harus berani mengakui bahwa kita masih terjajah-bukan oleh bangsa lain, tapi oleh sistem yang kita bangun sendiri, oleh keserakahan yang kita normalisasi, oleh diam yang kita anggap aman.
Maka, di usia 81 ini, mari kita tidak hanya mengibarkan bendera. Mari kita juga mengibarkan kesadaran. Karena kemerdekaan yang sejati bukan yang dirayakan setahun sekali, tapi yang diperjuangkan setiap hari. Dan kalau kita masih terjajah, setidaknya kita tahu siapa penjajahnya: cermin di depan kita.
————- *** ————–
