Mojokerto, Bhirawa
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa mengatakan, setiap kegiatan pemerintahan harus dilaksanakan secara sederhana, efektif dan tidak berlebihan. Sehingga perlu efisiensi anggaran dan orientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI agar penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Demikian antara lain disampaikan Bupati Barra saat membacakan sambutan Mendagri pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 digekar Pendopo GMT, Senin (27/4/2026).
Selain itu juga diingatkan bahwa seluruh pemerintah daerah diharapkan menyelenggarakan kegiatan secara sederhana, tidak bersifat seremonial semata, serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan, efisiensi anggaran harus diiringi dengan optimalisasi sumber daya yang ada, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Pemerintah daerah juga diminta menghindari pemborosan anggaran yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain menekankan efisiensi, sambutan tersebut juga menggarisbawahi pentingnya penguatan koordinasi dan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara tepat sasaran.
“Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong untuk tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini juga menjadi refleksi atas capaian selama tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah. Meski telah banyak kemajuan, berbagai tantangan masih perlu dihadapi secara bersama, mulai dari ketimpangan layanan dasar hingga dinamika global seperti perubahan iklim dan ketahanan ekonomi.
Dengan semangat otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah semakin adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Semangat otonomi daerah harus terus menjadi pendorong bagi kita semua untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, TNI/Polri, ASN di lingkungan Pemkab Mojokerto, serta peserta upacara lainnya. [min.dre]
