Tulungagung, Bhirawa – BPJS Kesehatan berkomitmen mendukung pelaksanaan uji coba implementasi Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dan Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG) yang dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu lokus uji coba nasional.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempersiapkan implementasi berbagai kebijakan strategis Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara bertahap dan terukur.
Kabupaten Tulungagung ditetapkan sebagai salah satu dari empat daerah lokus uji coba. Adapun 3 lokus uji coba lainnya adalah Kota Bandung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim.
Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu dan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan, Arief Syaefuddin, Jumat (25/9/2026) siang di RSUD dr Iskak Tulungagung, mengatakan sebagai penyelenggara Program JKN, BPJS Kesehatan turut berperan aktif dalam memfasilitasi pelaksanaan uji coba sekaligus memastikan koordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan berjalan optimal.
Pihaknya mendukung proses uji coba sesuai dengan peran dan kewenangannya, termasuk dalam mendukung kesiapan aspek penyelenggaraan Program JKN dan koordinasi yang diperlukan dalam proses integrasi.
“Kami mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu dalam pelaksanannya, membutuhkan beberapa persiapan dan dukungan dari pihak terkait, terutama FKTP dalam menentukan arah rujukan agar lebih efektif,” ujarnya.
Arief Syaefuddin melihat melihat dengan uji coba yang dilakukan, mutu pelayanan terhadap peserta akan meningkat. “Ketika mutu meningkat, harapannya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga semakin terbuka,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan uji coba di Kabupaten Tulungagung, Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang mewakili berbagai tingkat dan jenis layanan kesehatan, yaitu RS Putra Waspada, RSUD. dr. Iskak Tulungagung, Poliklinik Kesehatan 05.09.09 Tulungagung dan Puskesmas Kauman.
Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan fasilitas kesehatan dalam mendukung implementasi RBKP, KRIS, dan iDRG, mulai dari aspek pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga sistem pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. [wed.kt]
