Tulungagung, Bhirawa – Plt Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, optimis seluruh kabupaten/kota di Jatim dapat menjalankan sistem rujukan berbasis kompetensi. Apalagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Jatim hampir seluruhnya sudah mendapat predikat teladan.
“Kita optimis bahwa di Jatim ini segenap bupati dan wali kota untuk rumah sakit umum yang mereka kelola masing -masing itu sudah berlomba menerapkan yang terbaik,” ujarnya usai rapat advokasi persiapan uji coba rujukan berbasis kemampuan pelayanan (RBKP). kelas rawat inap standar (KRIS) dan Indonesia diagnosis related groups (IDRG) di RSUD dr Iskak Tulungagung, Jumat (25/9/2026) siang.
Bahkan, menurut dia, rumah sakit di Jatim tersebut termasuk fasilitas kesehatan lainnya memborong keteladanan di hampir semua kategori.
“Tetapi ini tentu bukan merasa paling hebat. Tetapi, artinya teman-teman di berbagai daerah ini semangatnya tidak diragukan untuk terus berbenah,” sambungnya.
Sebelumnya, Plt Gubernur Emil berharap dengan pemberlakuan RBKP, KRIS dan IDRG bisa membuat layanan kesehatan menjadi lebih baik. Tidak rumit.
“Tujuannya sederhana, rujukan jangan jelimet karena aturan birokrasi,” tuturnya.
Dengan pemetaan kompetensi dari masing-masing rumah sakit, lanjut dia, rujukan pasien dapat berjalan lebih cepat karena sebaran rumah sakit rujukan akan lebih sesuai dengan kebutuhan.
“Seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A. Padahal, rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Gak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis. Ada spesialisasi tertentu yang mungkin rumah sakit tipe lain yang unggul. Jangan-jangan ada yang tipe C tapi khusus untuk spesialisasi yang itu, dia sangat mumpuni,” paparnya.
Saat ini Plt Gubernur Emil menyebut juga akan ada pergeseran sistem, dari INA-CBG (Indonesian Case Based Groups) akan bergeser ke iDRG. Di mana, semua kasus media dikelompokkan sehingga muncul pedoman klinis yang lebih baik dan tidak membebani tenaga kesehatan.
“Yang jelas harus lebih baik daripada sebelumnya, nggak boleh jelimet, nggak boleh kemudian justru membuat para insan kesehatan lebih takut disalahkan secara administratif, dipermasalahkan secara hukum, ketimbang fokus selamatin jiwa pasien. Ini yang tadi ditekankan,” tuturnya.
Kendati demikian, Plt Gubernur Emil tetap menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Mengingat, ada beberapa kasus tidak tepat rujuk yang membuat potensi kerugian BPJS menjadi tinggi.
“Tapi BPJS ini memang didesain untuk menyelamatkan dulu. Nanti kita coba tekan potensi kerugian yang sebenarnya bisa dicegah. Tapi kami minta ke BPJS untuk utamakan pasien dulu, jangan sampai tenaga medis justru lebih banyak takutnya karena urusan birokratis ketimbang fokus ke urusan medis,” terangnya.
Terkait KRIS, Plt. Gubernur Emil menyampaikan standar rawat inap baru yang harus dicapai. Dalam KRIS, satu kamar harus berisi maksimal 4 tempat tidur yang sudah dilengkapi kamar mandi dan ini telah dicapai RSUD dr Ishak dengan prosentase 59 persen.
“Targetnya tahun depan bisa 79 persen. Nah untuk mengejar target itu kan artinya harus ada renovasi. Tapi jangan sampai pas proses renovasi malah nolak-nolakin pasien karena kekurangan kapasitas bed atau tempat tidur. Ini sudah dijamin oleh Bu Direktur (RSUD dr Iskak) tadi. Jadi ini yang nanti dipetakan secara seksama,” pungkasnya. [wed.kt]
