Kota Pasuruan, Bhirawa
Tantangan demokrasi digital yang kian kompleks menuntut lembaga pengawas pemilu untuk tidak lagi sekadar bekerja pada ranah administratif.
Diperlukan fondasi riset dan kajian ilmiah yang kuat agar kualitas pengawasan meningkat dari sekadar teknis menjadi substansial.
Semangat tersebut melandasi kolaborasi strategis antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jember.
Dalam agenda konsolidasi demokrasi tersebut, kedua lembaga sepakat untuk mempererat kerja sama kelembagaan. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan FISIP Unmuh Jember, di antaranya Dekan Dr Sudhari, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dr Akbar Maulana, serta Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Dr Iffan Gallant El Muhammady.
Salah satu poin krusial dalam diskusi tersebut adalah sorotan terhadap program Massive Open Online Course (MOOC) Literasi Demokrasi yang digagas Bawaslu Kota Pasuruan.
Platform pembelajaran mandiri berbasis digital ini dinilai sebagai langkah progresif dalam menjawab tantangan pendidikan politik di era disrupsi.
Dekan FISIP Unmuh Jember, Sudhari menyampaikan, inovasi seperti MOOC bukan hanya alat bantu praktis, melainkan memiliki konstruksi metodologis yang layak diuji secara akademik.
“Model ini sangat adaptif terhadap karakter generasi muda saat ini. Secara akademik, ini adalah bentuk inovasi kelembagaan yang memiliki dimensi pembelajaran terstruktur dan sistematis,” tandas Sudhari, Sabtu (9/5).
Lebih lanjut, Sudhari menekankan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas inovasi tersebut. Langkah itu dipandang perlu guna memperkuat posisi legalitas karya intelektual yang lahir dari rahim lembaga negara, sekaligus memastikan kebaruan metodologi dalam literasi demokrasi digital di Indonesia tetap terjaga.
Kerja sama ini direncanakan akan segera diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU), nota kesepakatan akademik (MoA), serta perjanjian kerja sama (PKS) yang berkelanjutan.
Bagi perguruan tinggi, Bawaslu bukan sekadar objek studi, melainkan mitra strategis untuk menguji teori-teori pemerintahan di lapangan.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unmuh Jember, Iffan Gallant El Muhammadi memandang sinergi ini sebagai jembatan yang mempertemukan praktik demokrasi dengan perkembangan keilmuan politik.
“Pengawasan pemilu harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan tata kelola demokrasi yang berbasis data dan riset. Kami melihat MOOC ini bisa menjadi laboratorium akademik bagi kajian civic engagement di era digital,” papar Iffan Gallant El Muhammadi.
Melalui kolaborasi ini, mahasiswa nantinya tidak hanya belajar secara teoritis di ruang kelas, namunjuga terlibat langsung dalam program magang di lingkungan Bawaslu.
Mereka akan didorong untuk terlibat dalam pengolahan data kepemiluan hingga produksi karya ilmiah yang berbasis pada fakta di lapangan (evidence-based policy).
Di sisi lain, Bawaslu Kota Pasuruan menyadari bahwa kredibilitas lembaga pengawas sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan akurasi data.
Sinergi dengan akademisi diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam memetakan kerawanan pemilu serta meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif.
Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kota Pasuruan Vita Suci Rahayu menegaskan, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi prioritas utama.
“Dukungan akademik sangat vital dalam pengembangan riset dan produksi karya ilmiah kepemiluan. Kami ingin membangun demokrasi yang berbasis pengetahuan (knowledge-based democracy),” tegas Vita Suci Rahayu.
Kolaborasi antara otoritas pengawas di tingkat lokal dengan institusi pendidikan tinggi ini diharapkan menjadi pemantik bagi lahirnya ekosistem demokrasi yang lebih sehat dan partisipatif.
“Dengan memadukan ketajaman analisis akademisi dan pengalaman lapangan pengawas pemilu ini, diharapkan kualitas kontestasi politik di tanah air diharapkan dapat terus mengalami pendewasaan,” imbuh Vita Suci Rahayu. [hil.dre]
