Nganjuk, Bhirawa
Ambruknya jembatan utama di Nganjuk yang diawali dengan keretakan pilar penyangga pilar abutmen kini tidak lagi dipandang sebagai sekadar kegagalan konstruksi. Tragedi ini menyingkap tabir buruknya prioritas politik anggaran yang di duga lebih mengedepankan proyek-proyek aspirasi ‘kosmetik’ daripada keselamatan nyawa warga.
Sejumlah bukti visual menunjukkan sebelum kolaps total, jembatan ini telah menunjukkan fase kritis berupa retakan signifikan pada struktur penyangga abutment yang menyebabkan hilangnya kesetimbangan jembatan.
Menurut Ir Paulus Wiratmo, konsultan perencana struktur sipil, secara teknis ilmu teknik sipil adalah tentang keseimbangan, ketika ada di temukan retakan pada pilar penyangga harusnya cepat di atasi sehingga biaya perbaikan pada fase retak ini dipastikan jauh lebih murah dan efisien dibandingkan biaya pembangunan ulang (recovery) yang kini harus menelan dana miliaran rupiah dari APBD,” terang Paulus
Kondisi ini terlihat di Kedungdowo. Jembatan yang menjadi pilar penyangganya mulai retak sejak awal tahun, kini kolaps total. Kelumpuhan ini diduga akibat ketiadaan dana taktis di Dinas PUPR untuk melakukan mitigasi cepat saat kerusakan masih berskala kecil. Biaya perbaikan (maintenance) yang seharusnya hanya 10% dari nilai aset, kini berubah menjadi beban APBD atau APBN karena pembangunan ulang dipastikan menelan biaya berkali-kali lipat.
Investigasi ini tidak hanya berhenti pada data teknis, namun mengarah pada kebijakan politik anggaran yang disusun Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Sekda selaku Ketua TAPD, dan Kepala Daerah.
Namun, ketiadaan dana taktis di Dinas PUPR untuk melakukan perbaikan darurat membuat Golden Time penyelamatan aset negara ini terbuang sia-sia. Hal ini memunculkan pertanyaan besar. Mengapa anggaran untuk kebutuhan mendesak yang menyangkut hidup orang banyak selalu kalah mentereng dibanding proyek fisik baru hasil titipan Pokir?
Kritik tajam kini diarahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Nganjuk. Sebagai pemegang otoritas pengesahan anggaran, Banggar dinilai memiliki andil besar jika terbukti lebih memprioritaskan proyek jalur Pokir yang dipaksakan tanpa kajian matang, sementara usulan dana pemeliharaan rutin infrastruktur kritis dicoret atau minim alokasi.
”Kesalahan tidak bisa hanya ditumpukan pada dinas teknis sebagai eksekutor. Banggar adalah penentu nadi keuangan daerah. Jika jembatan hancur karena perbaikan daruratnya tidak dianggarkan, maka ada kegagalan moral dan kebijakan di sana,” ungkap sumber yang memahami seluk-beluk kebijakan anggaran daerah.
Seorang pemerhati kebijakan public, Pujiono SH MH menyatakan , penyelenggara jalan dan jembatan kini harus berhati-hati. Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 273, kelalaian dalam memperbaiki jalan/jembatan rusak yang mengakibatkan kecelakaan hingga hilangnya nyawa dapat menyeret pejabat terkait ke ranah pidana.
Pernyataan dari Onny Supriyono ST MM (Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Nganjuk) mengenai jumlah sekitar 600 jembatan yang ada di Kabupaten Nganjuk memberikan gambaran betapa masifnya tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk.
Dalam konteks teknis dan manajerial, angka 600 ini menjelaskan mengapa tantangan di lapangan begitu kompleks. Dengan jumlah sebanyak itu, Dinas PUPR dituntut memiliki sistem Bridge Management System (BMS) yang ketat. Kasus longsor di Kedungdowo dan Kedungmlaten menunjukkan pemeriksaan berkala tidak boleh hanya menyasar struktur jembatan. Tetapi juga Keamanan Oprit (Jalan Pendekat).
Sebab sebagian besar kegagalan jembatan di daerah aliran sungai justru dimulai dari hancurnya oprit akibat gerusan air (scouring), bukan robohnya jembatan itu sendiri. Stabilitas Lereng: Banyak jembatan di Nganjuk berada di kontur tanah yang labil yang memerlukan pengawasan geoteknik ekstra. [dro.fen]
