Imas Susilo Wicaksono, PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo, saat memaparkan kejelasan perpanjangan 5.705 PPPK Paruh Waktu, Jumat (30/10). sawawi/bhirawa
Situbondo, Bhirawa
Sedikitnya ada 5.705 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Situbondo mendapat perpanjangan masa kerja untuk periode tahun 2026-2027.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Situbondo Imas Susilo Wicaksono mengatakan, Pemkab Situbondo telah menyerahkan petikan keputusan bupati tentang perpanjangan masa kerja PPPK paruh waktu di Pendopo Pate Alos, Kecamatan Besuki, Jumat (30/9).
“Total ada 5.705 PPPK paruh waktu yang diperpanjang di tahun ini (2026-2027),” kata Imas.
Dia menjelaskan, perpanjangan tersebut diberikan kepada pegawai yang telah menjalani masa kerja selama satu tahun sejak tahun sebelumnya. Masa berlaku surat keputusan (SK) mereka berbeda-beda, ada yang berakhir pada September dan ada yang berakhir pada Oktober.
Karena itu, Pemkab Situbondo menyatukan proses perpanjangan masa kerja tersebut dalam satu tahapan.
“Intinya diperpanjang semua, kecuali yang meninggal atau mengundurkan diri,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Situbondo masih menunggu regulasi pemerintah pusat mengenai kemungkinan pembiayaan PPPK paruh waktu oleh pemerintah pusat.
Imas mengaku hingga saat ini, pihaknya belum menerima aturan resmi yang mengatur kebijakan tersebut.
“Kami belum menerima regulasinya. Tapi sebenarnya kalau memang aturannya dan perintahnya dari pusat itu turun, ya kita siap,” katanya.
Menurut dia, mekanisme pengajuan dan kelompok pegawai yang dapat masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat akan menyesuaikan ketentuan yang nantinya diterbitkan.
Pemkab Situbondo belum bisa memastikan apakah seluruh PPPK paruh waktu akan diajukan dalam skema tersebut. Sebab, jumlah pegawai terdiri atas beberapa kelompok jabatan dengan karakteristik berbeda.
Berdasarkan data BKPSDM Kabupaten Situbondo, dari total 5.705 PPPK paruh waktu yang diperpanjang, sebanyak 3.723 orang merupakan tenaga teknis yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Sementara itu, terdapat 1.013 tenaga kesehatan dan 969 guru yang juga mendapat perpanjangan masa kerja.
Imas menegaskan, pembahasan mengenai pembiayaan dari pemerintah pusat masih akan mengikuti regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan untuk tenaga teknis, tenaga kesehatan dan guru. awi.wwn
