Jember, Bhirawa – Bupati Jember Muhammad Fawait membawa agenda pengentasan kemiskinan ke tingkat nasional. Dalam audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Gus Fawait membahas validasi data masyarakat miskin sekaligus strategi mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jember.
Pertemuan yang diterima langsung Kepala BPS RI beserta jajaran deputi dan direktur tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan benar-benar berbasis data yang akurat.
Gus Fawait mengungkapkan, Pemkab Jember telah melakukan verifikasi dan validasi (verval) data masyarakat pada desil 1 dan desil 2. Hasilnya telah disampaikan kepada BPS RI. Selanjutnya, pemerintah daerah berencana memperluas verval hingga desil 3 dan 4.
Proses validasi tersebut melibatkan aparatur sipil negara (ASN), mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata (KKN), hingga relawan.
“Tujuannya memastikan data kemiskinan di Jember betul-betul valid. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meramu dan merancang kebijakan pengentasan kemiskinan,” ujar Fawait, Kamis (29/10).
Menurutnya, akurasi data menjadi persoalan penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Ada warga yang mengalami peningkatan kesejahteraan, tetapi ada pula yang mengalami penurunan kondisi ekonomi.
Karena itu, Pemkab Jember juga berencana membangun aplikasi yang terintegrasi dengan BPS RI. Melalui sistem tersebut, pemutakhiran data kependudukan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya desil 1 hingga desil 4, dapat dilakukan secara berkala.
Gus Fawait menyebut, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Saat awal dirinya memimpin Kabupaten Jember, jumlah penduduk miskin secara absolut di Jember berada di posisi kedua terbesar di Jawa Timur. Posisi tersebut, menurutnya, telah berhasil dilewati.
Bahkan, Jember mencatat penurunan jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Timur, dengan sekitar 15 ribu lebih penduduk keluar dari garis kemiskinan.
“Selama 10 tahun, Jember selalu berada di urutan kedua terbanyak secara absolut di Jawa Timur. Hari ini kita sudah keluar dari dua besar. Penurunan angka kemiskinan kita juga menjadi yang terbesar se-Jawa Timur,” ungkapnya.
Dalam audiensi tersebut, Fawait juga memaparkan target penurunan kemiskinan Jember hingga 2030. Pemkab Jember berharap BPS dapat terus berkolaborasi, tidak hanya dalam validasi data, tetapi juga kajian untuk mengukur dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat.
Ia mengungkapkan, Kepala BPS RI memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Pemkab Jember dalam mengawal dan memvalidasi data, terutama pada kelompok desil 1 dan 2.
Gus Fawait juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Kepala BPS memberikan catatan mengenai fenomena pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berjalan beriringan dengan penurunan angka kemiskinan di Jember.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jember pada kuartal I dan II atau semester pertama 2026 tercatat melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun nasional. Bahkan, capaian tersebut disebut menjadi salah satu yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Ia menilai, capaian ekonomi tersebut tidak terlepas dari kolaborasi kebijakan pemerintah daerah dengan program prioritas pemerintah pusat.
Gus Fawait mencontohkan, meskipun Pemkab Jember melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp350 miliar hingga Rp400 miliar, berbagai program pemerintah pusat melalui APBN tetap mengalir ke Jember. Di antaranya program ketahanan pangan, revitalisasi sekolah, pendidikan, dan sejumlah sektor prioritas lainnya.
“Ini bukan kerja kami sendiri, tetapi kerja seluruh jajaran Pemkab Jember dan seluruh elemen masyarakat. Ada perpaduan antara kekuatan APBD Kabupaten Jember dan APBN yang diberikan pemerintah pusat,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi program pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tidak sekadar tercermin dalam angka statistik, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, Pemkab Jember juga akan memperluas perhatian pada indikator pembangunan lainnya, seperti pengangguran dan ketimpangan sosial.
“Komitmen kami, selain pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan tetap menjadi salah satu konsen utama. Ini juga sejalan dengan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia,” pungkas Gus Fawait. (geh.kt)
