Kota Kediri, Bhirawa – Pemkot Kediri mendorong pemutakhiran data profil kelurahan agar benar-benar menggambarkan kondisi dan potensi masyarakat di lapangan.
Langkah ini dinilai penting karena data menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Profil Kelurahan Kota Kediri Tahun Anggaran 2026 di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Rabu (21/10).
Qowimuddin mengatakan, data profil kelurahan bersifat dinamis sehingga perlu diperbarui secara berkala. Data yang akurat dan mutakhir diperlukan untuk memetakan potensi wilayah sekaligus mengetahui perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
“Bimbingan teknis ini merupakan bentuk intervensi strategis yang mutlak diperlukan. Kegiatan ini bukan sekadar formalitas pemenuhan regulasi, melainkan wadah krusial untuk menyamakan persepsi, meningkatkan keterampilan teknis, dan memperkuat kapasitas aparatur sipil kita di garis depan pelayanan data,” ujarnya.
Berdasarkan data aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) per 1 Oktober 2026, dari 46 kelurahan di Kota Kediri, sebanyak 10 kelurahan berstatus Swasembada, 31 kelurahan Swakarsa, dan lima kelurahan Swadaya.
Komposisi tersebut menjadi catatan Pemkot Kediri karena penggalian data dinamis, khususnya pada kelurahan berstatus Swakarsa dan Swadaya, dinilai belum optimal. Kondisi itu membuat data yang tersedia belum sepenuhnya menggambarkan potensi riil di lapangan.
Qowimuddin menyebut pengelolaan data masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari perbedaan kompetensi dan pemahaman teknis hingga rotasi, mutasi, dan promosi jabatan yang dapat memengaruhi kesinambungan pengelolaan data.
Karena itu, ia meminta OPD dan para camat memperkuat koordinasi dengan operator di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Data profil kelurahan diharapkan tidak berhenti sebagai pemenuhan administrasi, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
Ia juga meminta peserta bimtek memanfaatkan kesempatan berdiskusi dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur untuk memperdalam pemahaman sekaligus mencari solusi atas kendala teknis yang ditemui di lapangan.
“Dengan begitu, pengelolaan data dapat berjalan secara berkelanjutan. Mudah-mudahan, ikhtiar kita bersama ini dapat mewujudkan data profil kelurahan yang semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Bimtek tersebut diikuti pejabat yang membidangi data profil kelurahan beserta operator, serta kepala seksi pemerintahan dan pelayanan beserta operator. [van/nov.gat]
