Kota Probolinggo, Bhirawa – Komisi III DPRD Kota Probolinggo menyoroti kualitas pekerjaan proyek pelebaran Jalan Kerinci yang masih dalam tahap pengerjaan. Dalam peninjauan lapangan, ditemukan sejumlah pekerjaan yang dinilai perlu dievaluasi, termasuk kebocoran dan hasil pekerjaan yang belum sesuai harapan.
Temuan tersebut menjadi perhatian dewan mengingat proyek pelebaran jalan itu memiliki nilai anggaran sekitar Rp2,8 miliar. Pekerjaan sepanjang kurang lebih 710 meter tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan kawasan industri di Kota Probolinggo.
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muclas Kurniawan, mengatakan, hasil sidak akan menjadi bahan evaluasi sebelum dewan mengambil keputusan dalam rapat internal komisi.
“Semua temuan dari pimpinan dan anggota Komisi III akan kami evaluasi dan rapatkan secara internal. Kami juga akan menghadirkan pihak PU dan pelaksana untuk membahas persoalan yang ditemukan di lapangan,” ujarnya.
Menurut Muclas, pelebaran Jalan Kerinci merupakan salah satu proyek strategis untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menunjang pengembangan kawasan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Ia berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan daya tarik kawasan bagi investor. Dengan demikian, pengembangan kawasan industri di wilayah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo.
“Ini kawasan industri yang memang kami perjuangkan. Ke depan, harapannya investor bisa tertarik dan menempatkan usahanya di kawasan ini,” jelasnya.
Sementara itu, dari hasil peninjauan di lapangan, konsultan pengawas proyek mengakui terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu segera dibenahi. Konsultan pengawas yang diwawancarai menyatakan akan mengevaluasi bagian yang mengalami kebocoran maupun hasil pekerjaan yang dinilai belum kuat.
“Segera secepatnya saya perbaiki semua. Nanti kita lihat mana yang perlu dibongkar, kita bongkar, sedangkan yang masih bisa diperbaiki akan kita perbaiki,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu kendala pengerjaan berkaitan dengan aktivitas petani dan aliran air yang belum dapat dihentikan sementara. Kondisi tersebut membuat proses perbaikan perlu menyesuaikan situasi di lapangan.
Pihaknya berencana mengupayakan penghentian aliran air sementara agar bagian pekerjaan yang bermasalah dapat diperbaiki secara optimal. Ia juga menjelaskan bahwa tahapan pekerjaan dilakukan melalui proses perataan atau pengurukan, pemadatan disertai penyiraman, kemudian pengecoran.
Konsultan pengawas tersebut diketahui bernama Hidayat. Adapun pelaksana proyek berasal dari CV Keluarga Jaya.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Probolinggo, Ghofur Effendy, sebelumnya menyatakan bahwa pengawasan proyek infrastruktur akan diperkuat menyusul evaluasi terhadap sejumlah pekerjaan di lapangan. Penguatan dilakukan melalui evaluasi konsultan pengawas serta pelibatan petugas teknis dari dinas.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan ketentuan kontrak. PUPR juga diharapkan mengawal tindak lanjut perbaikan terhadap bagian pekerjaan yang belum memenuhi standar.
Komisi III DPRD Kota Probolinggo selanjutnya akan membahas hasil sidak bersama pihak PUPR dan pelaksana proyek. Evaluasi itu diharapkan menghasilkan langkah konkret agar kualitas pembangunan infrastruktur tetap terjaga dan anggaran yang digunakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. [fir.kt]
