Gresik, Bhirawa — Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) by design senilai Rp106,59 miliar yang ditempatkan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi sorotan utama dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. DPRD menegaskan dana tersebut wajib dikelola secara transparan, terukur, dan akuntabel.
Ketua Fraksi Demokrat–Nasdem, Suberi, menyampaikan pihaknya menerima penjelasan Pemkab Gresik bahwa skema ini merupakan bagian dari strategi kehati-hatian fiskal dalam menyiapkan APBD 2027, berdasarkan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan tambahan tersebut, total alokasi BTT kini mencapai Rp116,59 miliar.
Meski demikian, Fraksi mengingatkan agar SILPA tidak terus-menerus dijadikan instrumen menutup ketidakseimbangan struktural anggaran. Pemanfaatannya harus disertai pembenahan kemampuan fiskal daerah, meliputi efisiensi belanja operasional serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
“Penataan dan pemanfaatan SILPA harus dilaksanakan secara transparan, terukur, dan akuntabel,” tegas Suberi.
Selain pengelolaan SILPA, DPRD mendesak percepatan pelaksanaan program setelah P-APBD disahkan. Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera memulai proses lelang dan pekerjaan fisik agar tidak menumpuk di akhir tahun dan tetap memenuhi standar kualitas. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta memantau OPD dengan anggaran besar namun realisasi rendah, tidak hanya dari sisi penyerapan, melainkan juga pencapaian sasaran dan manfaat program.
Program ketahanan pangan dan pemberdayaan desa diminta tidak sekadar tertulis di dokumen. Jalan Usaha Tani, hibah sekolah dan madrasah, honorarium guru TPQ/Madin, hingga pengembangan lumbung pangan desa harus direalisasikan secara tepat sasaran.
Senada, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Dr. (H.C.) H. Jumanto, S.E., M.M., Ph.D., menegaskan P-APBD 2026 harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan memperlambat pelayanan publik. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya dan diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan warga.
“Target pendapatan harus disusun secara realistis, terukur, dan berbasis data. Optimalisasi pajak dan retribusi didorong melalui pemutakhiran data, digitalisasi, pengawasan, serta inovasi pelayanan — tanpa membebani masyarakat di luar ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Di sisi belanja, alokasi harus semakin berpihak pada kepentingan rakyat. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, pertanian, perikanan, hingga perlindungan sosial mendapat perhatian utama. Sejumlah program prioritas diminta segera direalisasikan: pembangunan infrastruktur, perbaikan rumah tidak layak huni, penerangan jalan umum, rehabilitasi ruang kelas dan sekolah, pengadaan alat peraga pendidikan, hingga pemulihan fasilitas kesehatan.
“Jangan sampai anggaran sudah tersedia, tetapi masyarakat masih menunggu terlalu lama merasakan manfaatnya. Pekerjaan fisik maupun nonfisik harus berjalan sesuai jadwal dan selesai tepat waktu dengan kualitas yang ditetapkan. Anggaran tidak boleh berhenti sekadar sebagai angka di atas kertas, melainkan harus berwujud pembangunan dan pelayanan publik yang nyata,” tegas Jumanto. [kim.kt]