DPRD Jatim, Bhirawa – Polemik penegasan batas wilayah antara Kota Malang dan Kabupaten Malang belum juga menemukan titik temu. Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 6, Aufa Zhafiri, mengingatkan agar persoalan tersebut tidak terjebak pada tarik-menarik kepentingan wilayah, tetapi dikembalikan pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.
Menurut Aufa, pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya mendahulukan kepentingan rakyat harus menjadi pijakan dalam penyelesaian persoalan batas daerah.
“Pesan Pak Presiden Prabowo jelas, kepentingan dan kemaslahatan rakyat harus didahulukan,” ujar Aufa saat dikonfirmasi, Rabu (23/9).
Ia menilai sengketa atau perbedaan dalam penentuan batas wilayah bukan persoalan yang harus dipaksakan menjadi prioritas apabila selama ini pelayanan dan kepentingan masyarakat di wilayah yang bersinggungan tetap dapat berjalan dengan baik.
Karena itu, Aufa mendorong penyelesaian dilakukan melalui aturan formal sekaligus musyawarah untuk mencapai mufakat.
“Persoalan penentuan batas wilayah bukan sesuatu yang urgent selama masing-masing pihak saling membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat di wilayah yang bersengketa,” katanya.
Politisi Gerindra ini menegaskan, penentuan batas administratif memang penting untuk memberikan kepastian pemerintahan. Namun, proses tersebut jangan sampai justru menggeser tujuan utama pemerintahan, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut dia, kepentingan warga yang tinggal di wilayah perbatasan harus menjadi salah satu pertimbangan utama.
“Metode yang digunakan harus mengedepankan aturan formil dan musyawarah mufakat,” tegasnya.
Pernyataan Aufa disampaikan di tengah belum tuntasnya pembahasan penegasan batas Kota Malang dan Kabupaten Malang dalam Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah dan Cakupan Administrasi Pulau di Jawa Timur, Selasa (22/9/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Binaloka Adhikara, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono meminta Wali Kota Malang dan Bupati Malang duduk bersama untuk mencari penyelesaian.
Adhy menilai dokumen serta bukti historis dan administratif mengenai batas kedua daerah perlu dikaji kembali. Ia menyebut hasil kerja Panitia Tata Batas (PTB) dapat menjadi salah satu rujukan dalam menentukan batas.
“Ambil jalan tengah saja. Mana wilayah milik Kabupaten dan mana wilayah milik Kota, apakah berdasarkan sejarah Panitia Tata Batas. PTB silakan sepakat, baru kita ajukan perubahan batasnya,” kata Adhy.
Adhy bahkan mendorong komunikasi langsung antara Bupati Malang dan Wali Kota Malang. Menurutnya, hubungan kedua daerah sebagai bagian dari satu kawasan Malang Raya semestinya menjadi modal untuk mencari solusi secara kekeluargaan.
Ia mengingatkan, pembahasan yang hanya mengandalkan perdebatan dalam forum formal berpotensi tidak menghasilkan keputusan apabila data dan bukti belum lengkap.
Karena itu, Pemprov Jatim mendorong dilakukan verifikasi ulang di lapangan, termasuk pengecekan titik koordinat, dokumen administrasi, serta kondisi faktual wilayah sebelum pembahasan dilanjutkan.
Bagi Aufa, langkah tersebut sejalan dengan prinsip bahwa penyelesaian persoalan batas harus mengedepankan kepastian hukum sekaligus kepentingan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana penyelesaian ini tidak merugikan masyarakat. Jangan sampai persoalan batas justru membuat pelayanan kepada masyarakat terganggu,” ujarnya.
Ia berharap Kota Malang dan Kabupaten Malang dapat menemukan titik temu melalui komunikasi terbuka dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau ada perbedaan, mari diselesaikan dengan musyawarah. Aturan tetap menjadi dasar, tetapi semangatnya adalah mencari solusi terbaik untuk masyarakat,” pungkas Aufa. (geh.kt)