Gresik, Bhirawa — Usulan pemberian hibah kendaraan operasional roda empat bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kemenag Gresik mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Gresik. Dewan mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut, terlebih pemerintah daerah tengah mengkaji proposal yang diajukan.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, M. Zaifudin, menyampaikan usulan itu masih dalam tahap kajian tim anggaran Pemkab. Jika tujuannya memang menunjang tugas operasional, tersedia opsi alternatif, salah satunya melalui skema pinjam pakai kendaraan milik Pemerintah Kabupaten.
“Ini masih tahap proposal, sedang dikaji tim anggaran. Kalau alasannya menunjang operasional, mengapa tidak sepeda motor saja? Bisa juga melalui pinjam pakai kendaraan milik Pemkab,” ujarnya.
Dalam rapat dengar pendapat, juga dibahas rencana hibah untuk pengadilan pada 2027 senilai Rp900 juta. Aturan mengharuskan pengajuan hibah tidak dilakukan secara berturut-turut, sehingga pengajuan baru perlu menunggu giliran.
Dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga disampaikan adanya ketentuan terbaru — Permendagri yang terbit 26 Agustus 2026 — yang mengatur bahwa hibah tidak diperuntukkan bagi kegiatan operasional.
“Berdasarkan aturan baru tersebut, hibah tidak boleh dialokasikan untuk kebutuhan operasional,” jelas Zaifudin.
Meski demikian, Komisi IV tetap membuka ruang bagi KUA untuk mengajukan proposal secara resmi. Proposal nantinya akan diproses sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku, dengan syarat sekurang-kurangnya telah mendapat persetujuan atau tanda tangan pejabat berwenang setingkat Kantor Wilayah (Kanwil). [kim.kt]
