Gresik, Bhirawa — Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memunculkan persoalan serius di Kabupaten Gresik. Ribuan data warga tidak memiliki kelompok desil, sementara sebagian lainnya mengalami perubahan kategori secara signifikan. Kondisi ini memicu gelombang keluhan masyarakat dan menjadi sorotan utama DPRD Gresik.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Ridwan, menegaskan persoalan ini harus segera diselesaikan melalui sinkronisasi data antar-Dinas Sosial, BPJS, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Kominfo.
“Kami hanya mendata, namun penentuan kelompok desil ditentukan oleh pusat. Karena itu sinkronisasi antar-instansi sangat diperlukan,” ujar Mujid.
Dari total 144.025 data DTSEN Gresik, yang tercatat aktif hanya 67.969. Sebaran desil: desil 1 sebanyak 24.039, desil 2 sebanyak 17.610, desil 3 sebanyak 7.411, desil 4 sebanyak 5.691, desil 5 sebanyak 3.336, serta desil 6–10 sebanyak 6.583. Yang paling mengkhawatirkan, 67.908 data belum memiliki desil, sementara 67.969 lainnya tercatat nonaktif.
Banyak warga yang sebelumnya sudah masuk dalam data sosial daerah, tiba-tiba tidak tercantum setelah pemutakhiran. Ada pula yang desilnya berubah drastis — dari desil 2 naik ke desil 5, atau sebaliknya dari desil 5 turun ke desil 2–3.
“Ini aneh. Ribuan warga tidak masuk desil. Dampaknya warga protes ke desa, ke pemerintah, bahkan ke kami sebagai wakil rakyat,” katanya.
DPRD pun mempertemukan pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran secara mandiri melalui kanal resmi pemerintah. Syaratnya meliputi surat keterangan kepala desa, foto bagian depan rumah, ruang tamu, dan kamar mandi. Data akan diverifikasi tim Kementerian Sosial sebelum diubah.
“Jika syarat terpenuhi, akan diverifikasi. Jadi warga yang desilnya tidak sesuai fakta bisa mengajukan perbaikan,” jelasnya.
Mekanisme ini menjadi kontrol agar perubahan data tidak dilakukan sembarangan. Diharapkan sinkronisasi antar-Dinas Sosial, BPS, Kementerian Sosial, BPJS, dan Kominfo segera terwujud, sehingga pengelolaan data terintegrasi dalam satu pintu melalui Kominfo.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin, menyoroti ketidaksesuaian angka — DTSEN mencatat 158 ribu warga di desil 1, padahal data kemiskinan Gresik (desil 1–4) berjumlah 144 ribu. “Banyak warga mengeluh dulu dapat bantuan, sekarang tidak,” ungkapnya.
Kepala BPS Gresik, Indriya Purwaningsih, menyampaikan pada periode 1 Agustus–1 September telah masuk 502 pengajuan perbaikan desil, namun hanya 48 yang persyaratannya lengkap. Sistem akan melakukan verifikasi otomatis terhadap setiap pengajuan yang masuk. [kim.kt]
