Penetapan Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/2026). tjitjiek rahayu soerjo/bhirawa.
DPR RI Jakarta, Bhirawa. – Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 telah resmi ditetapkan sebesar Rp114,59 triliun dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada Rabu (2/9/2026). Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum sekaligus mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dukungan Kementerian PU pada tahun 2027 akan menjangkau ketahanan pangan, air, dan energi, infrastruktur dan lapangan kerja, desa beserta pemerataannya, serta pembangunan manusia dan lingkungan.
“Bagi kami, produktivitas berarti sawah terairi dari irigasi-irigasinya, logistik semakin terhubung dan layanan dasar berfungsi secara optimal. Investasi dan industri didukung oleh konektivitas, infrastruktur dasar serta kawasan yang tertata,” kata Menteri Dody.
Kementerian PU awalnya memperoleh alokasi pagu indikatif TA 2027 sebesar Rp98,47 triliun. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya, terdapat tambahan pagu sebesar Rp16,12 triliun sehingga alokasi anggaran TA 2027 menjadi Rp114,59 triliun. Tambahan pagu sebesar Rp16,12 triliun tersebut terdiri atas rupiah murni sebesar Rp14,41 triliun dan non-rupiah murni sebesar Rp1,71 triliun.
Dari total anggaran Rp114,59 triliun, sebesar Rp37,30 triliun dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga antara lain untuk pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan, preservasi jembatan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover/underpass, serta pembangunan jalan tol.
Kemudian untuk mendukung pembangunan fasilitas strategis, sebesar Rp32,57 triliun dialokasikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana Strategi antara lain untuk revitalisasi sekolah keagamaan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III, pembangunan perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta prasarana kesehatan, peribadatan, olahraga, perekonomian, dan prasarana strategis lainnya.
Selanjutnya sebesar Rp30,66 triliun dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air antara lain untuk mendukung pembangunan bendungan ongoing, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir dan sedimen, pengamanan pantai, peningkatan kapasitas air baku, serta program P3-TGAI.
Sementara Direktorat Jenderal Cipta Karya memperoleh Rp12,15 triliun untuk pembangunan dan peningkatan SPAM, perluasan SPAM, pengelolaan air limbah, persampahan, dan bangunan gedung. Adapun Rp1,91 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen dan teknis.
Selain itu, Kementerian PU juga memperkuat program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) dengan alokasi Rp7,06 triliun untuk 17.412 lokasi pada 2027. Anggaran tersebut mencakup 13.296 lokasi P3TGAI, 128 unit jembatan gantung, serta 3.988 lokasi program IBM bidang permukiman yang terdiri atas PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R.
Menteri Dody memastikan program prioritas tahun 2027 ditetapkan secara fokus dan realistis agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Pelaksanaan akan kami jaga secara lebih berkualitas, akuntabel, dan dapat senantiasa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara maksimal,” tutupnya. [ira.hel].