DPRD Jatim, Bhirawa. – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Atika Banowati, mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kelas jalan.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas infrastruktur sekaligus menertibkan pergerakan kendaraan bertonase besar di sejumlah jalur strategis.
Melalui aturan ini, setiap ruas jalan memiliki klasifikasi berdasarkan kemampuan konstruksi dan kapasitas beban yang dapat ditanggung.
Kendaraan bertonase jumbo hanya diperbolehkan melintas di jalan kelas 1 dan tidak boleh sembarangan menggunakan jalan kelas di bawahnya.
Atika menilai, penetapan kelas jalan menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan jalan akibat kendaraan yang melintas melebihi kapasitas. Menurutnya, aturan tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.
“Penetapan kelas jalan ini sangat penting agar kendaraan yang melintas sesuai dengan kapasitas dan kemampuan jalan. Jangan sampai jalan yang tidak dirancang untuk menahan beban besar justru cepat rusak karena dilalui kendaraan bertonase jumbo,” ujar Atika saat dikonfirmasi, Selasa (21/7/2026).
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Provinsi Jatim, Edy Tambeng Widjaja, mengatakan bahwa Pemprov Jatim telah menetapkan kelas untuk setiap ruas jalan.
Tahap berikutnya adalah memastikan aturan tersebut diterapkan di lapangan melalui pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat kepolisian.
“Sekarang sebenarnya kita sudah menetapkan kelas jalan. Jadi setiap jalan sudah ada kelasnya. Tinggal nanti penegakan hukumnya oleh kepolisian,” kata Tambeng, Selasa (21/7/2026).
Ia menjelaskan, kondisi infrastruktur jalan di Jawa Timur cukup beragam. Sejumlah ruas yang sebelumnya berstatus jalan nasional dan kini menjadi jalan provinsi, seperti kawasan Mastrip, telah ditetapkan sebagai jalan kelas 1 dan masih menjadi jalur penting bagi kendaraan bertonase besar.
Kawasan Mastrip yang tersebar di sejumlah wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya, Probolinggo, Jember, Gresik, dan Sidoarjo, dikenal sebagai jalur industri sekaligus akses penghubung antarwilayah.
Menurut Tambeng, kebijakan kelas jalan tidak hanya bertujuan menjaga kualitas infrastruktur, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan armada logistik yang beroperasi di kawasan industri.
“Kalau suatu jalan kelas 2, maka yang boleh melintas harus sesuai kriteria kelas 2. Kalau kelas 3, ya kendaraan kelas 3. Kami juga harus memikirkan alternatif jalur jika kawasan industri tersebut tidak sesuai dengan akses jalannya. Jangan sampai perusahaan enggak bisa lewat,” ujarnya.
Pemprov Jatim juga memperketat pengawasan di sejumlah kawasan industri, seperti Karang Pilang dan Margomulyo di Surabaya. Selain itu, sejumlah jalur strategis di daerah, termasuk di Kabupaten Jember, ditingkatkan statusnya menjadi jalan kelas 1.
Peningkatan kelas jalan tersebut juga diikuti dengan penguatan konstruksi. Beberapa ruas jalan dibangun menggunakan cor beton agar mampu menahan beban kendaraan dan kapasitas muatan yang lebih besar.
Atika menegaskan, penerapan Pergub Kelas Jalan harus dilakukan secara proporsional. Di satu sisi, aturan perlu ditegakkan untuk mencegah kerusakan jalan. Namun di sisi lain, akses distribusi logistik dan aktivitas industri juga harus tetap berjalan.
“Yang penting kendaraan dan muatannya sesuai dengan ketentuan sumbu kendaraan. Muatan besar tidak menjadi masalah selama distribusi bebannya sesuai aturan dan melintas di jalan yang memang memiliki kapasitas untuk itu,” pungkas Tambeng. [geh.dre]
