DPRD Surabaya, Bhirawa. – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, menegaskan perlunya segera mengisi jabatan pimpinan secara definitif di seluruh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Daerah (PD) di Surabaya.
Menurutnya, kekosongan jabatan yang hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT) terlalu lama akan menghambat kemajuan dan inovasi perusahaan daerah.
“Komisi B memang mendorong agar perusahaan-perusahaan daerah ini segera memiliki pimpinan definitif. Pasalnya, pimpinan definitif lebih leluasa menerapkan kebijakan dan inovasi baru, sedangkan PLT saat ini hanya berfokus menjalankan rutinitas yang sudah ada,” ujar Baktiono, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, pimpinan definitif memiliki tanggung jawab dan janji yang harus ditepati kepada masyarakat maupun Wali Kota Surabaya.
Hal ini penting agar pengembangan perusahaan daerah tidak hanya memberikan manfaat sosial bagi warga, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan dan dividen yang optimal untuk pembangunan Kota Surabaya.
“Kami mendesak agar segera dicarikan pemimpin yang benar-benar kredibel di bidangnya. Jangan sampai kekosongan jabatan berlangsung terlalu lama. Dengan pimpinan definitif, pasti akan muncul inovasi-inovasi yang jauh lebih baik,” tambahnya.
Bahkan jika proses seleksi yang telah berjalan belum menemukan calon yang memenuhi syarat, Baktiono menyarankan Pemerintah Kota Surabaya tidak terpaku pada mekanisme yang ada, melainkan memperluas jangkauan pencarian.
“Kalau yang sudah diuji ternyata tidak memenuhi syarat, kami sarankan Bagian Perekonomian tidak menunggu calon yang mendaftar, melainkan harus aktif melamar dan mengundang warga Surabaya yang memang memiliki kompetensi. Bisa dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga tenaga profesional dari perusahaan swasta maupun multinasional,” jelasnya.
Sebagai contoh, untuk PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya paham pengelolaan usaha, tetapi juga menguasai konservasi, pelestarian budaya, mampu menjalin kerja sama, menarik sponsor, bahkan berani mengembangkan cakupan layanan hingga ke wilayah lain di luar lokasi utama.
Sama halnya berlaku untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun perusahaan daerah lainnya seperti Alminum, Perseroda, dan Surya Sembada.
Baktiono mencontohkan jika di PDAM belum ditemukan calon yang kompeten, pemerintah boleh mendatangkan langsung tenaga yang sudah terbukti berhasil mengembangkan usaha sejenis.
Terhadap lambatnya proses pengisian jabatan yang sudah berlangsung hampir setahun, DPRD Surabaya menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan hal ini.
“Kami akan terus menyampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara terbuka. Jika calon yang diuji tidak mampu, segera cari orang lain yang lebih baik,” tegasnya.
Ditegaskan pula, kekosongan pimpinan definitif tidak elok dibiarkan meskipun perusahaan masih mencatatkan keuntungan atau memberikan dividen.
Terkait tanggung jawab PLT, Baktiono menjelaskan bahwa PLT hanya bertugas melanjutkan visi dan kebijakan yang sudah ditetapkan pimpinan sebelumnya, sehingga tidak memiliki wewenang untuk merancang terobosan baru yang dibutuhkan di tengah perkembangan zaman.
“PLT hanya menjalankan aturan yang sudah ada. Makanya pimpinan definitif sangat dibutuhkan untuk membawa perubahan dan pengembangan yang lebih maju,” pungkasnya. [dre.hel]
