DPRD Sumenep, Bhirawa. – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2027 mulai bergulir di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep.
Dalam pembahasan itu, anggota Banggar, Akhmadi Yasid, menilai rancangan kebijakan anggaran yang diajukan pemerintah daerah masih minim terobosan atau belum ada program unggulan.
Menurut politisi PKB, dokumen KUA-PPAS 2027 belum memperlihatkan adanya program strategis atau program unggulan yang mampu menjadi identitas pembangunan Kabupaten Sumenep pada tahun mendatang.
“Dari dokumen yang kami terima di Banggar, saya belum melihat adanya program yang benar-benar bersifat mercusuar. Program-program yang direncanakan masih terlihat biasa saja, belum ada sesuatu yang bisa menjadi trade mark pembangunan Kabupaten Sumenep pada 2027,” kata Akhmadi Yasid, Minggu (19/7).
Ia menegaskan, penyusunan APBD semestinya tidak hanya berorientasi pada pembiayaan rutinitas pemerintahan, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu menghadirkan program inovatif, baik melalui pembangunan infrastruktur berskala strategis maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mampu menggerakkan sektor produktif.
“Kalau setiap tahun isinya hanya program rutin, maka sulit berharap ada percepatan pembangunan. Harus ada keberanian menghadirkan sesuatu yang berbeda, baik pembangunan fisik maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang betul-betul dirasakan manfaatnya,” jelasnya.
Selain menyoroti substansi program, Akhmadi juga mengkritisi struktur APBD 2027 yang direncanakan sekitar Rp1,97 triliun. Komposisi anggaran masih didominasi belanja pegawai sehingga ruang fiskal untuk belanja modal yang berdampak langsung kepada masyarakat masih terbatas.
“Kondisi seperti ini membuat ruang untuk menghadirkan pembangunan yang progresif menjadi semakin sempit. Belanja pegawai masih mendominasi, sedangkan belanja modal yang langsung menyentuh pembangunan dan pelayanan publik porsinya masih belum memadai,” paparnya.
Ia menambahkan, Banggar DPRD akan memberikan berbagai masukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar penyusunan APBD 2027 tidak hanya melanjutkan pola anggaran tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan anggaran dengan pendekatan yang lebih kreatif, inovatif, dan berorientasi pada percepatan pembangunan.
“Sumenep membutuhkan cara berpikir yang lebih out of the box. Jangan hanya mengelola anggaran seperti rutinitas tahunan. APBD harus menjadi instrumen untuk melahirkan perubahan, menciptakan daya saing daerah, serta memberikan optimisme baru kepada masyarakat,” tukasnya. [sul.dre]
