Kota Batu, Bhirawa
Wakil Wali Kota (Wawali) Batu, Heli Suyanto menyatakan bahwa lingkungan sekolah, komunitas peribadatan, dan juga kepemudaan seperti Remaja Masjid (Remas) merupakan benteng pertahanan terkuat masyarakat dalam dalam menangkal pergeseran nilai budaya sosial.
Karena itu wawali mengajak komunitas ini untuk ikut aktif dalam menangkal ancaman pergerakan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ) sebagai budaya yang menjadi ancaman non militer seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025.
“Dalam menangkal pergeseran nilai budaya sosial seperti LGBTQ, kita tidak bisa hanya mengandalkan aturan hukum di atas kertas, tetapi juga harus menggandeng lingkungan sekolah dan juga komunitas peribadatan seperti Remas,” ujar Heli, Minggu (12/7).
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akan menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) setempat, Dinas Pendidikan, hingga organisasi kepemudaan untuk menggalakkan kembali edukasi moral dan penguatan karakter. Selain itu Pemkot juga akan melibatkan pondok pesantren hingga karang taruna di desa-desa untuk ikut serta dalam melawan masuknya gerakan dan ideologi LGBTQ di Kota Wisata Batu.
“Komunitas- komunitas ini akan menjadi benteng awal dan deteksi dini terhadap pergeseran nilai budaya sosial di masyarakat lokal. Dengan partìsipasi komunitas ini maka isu ideologi dan pergerakan LHBTQBQ akan bisa kita tangkal,” jelas Heli.
Menariknya, Heli juga menegaskan bahwa Pemkot Batu tidak akan memakai cara-cara represif atau melakukan pengucilan sepihak jika menemukan adanya warga lokal yang terindikasi mengalami kendala orientasi sosial. Langkah penanganan di lapangan dipastikan tetap mengutamakan sikap humanis dan edukatif.
Pemkot Batu telah menyiapkan skema khusus melalui dinas terkait untuk memberikan pendampingan secara psikologis dan spiritual. Hal ini penting dilakukan agar isu yang ada tidak memicu konflik sosial baru di tengah masyarakat.
Jika ditemukan kasus individu lokal, Pemkot siap melakukan dan mengedepankan pendekatan yang humanis. Penanganan akan dilakukan lewat rehabilitasi psikologis, konseling di Dinas Sosial, serta pendampingan keagamaan.
“Mereka (yang bermasalah dengan nilai budaya) akan kita rangkul, bukan dikucilkan,” tegas Heli.
Diketahui, Pemkot Batu juga akan memperkuat aturan untuk membatasi gerakan propaganda LGBTQ di Kota Batu. Heli juga memberi warning kepada pelaku usaha hotel maupun vila di Kota Batu agar lebih selektif dan waspada dalam menerima tamu, terutama yang menyewa failitas privat.
Pemkot dianggap perlu menyampaikan warning ini karena bisnis perhotelan dan vila menjadi lokasi yang rentan dimanfaatkan untuk pesta komunitas atau deklarasi terselubung LGBTQ. Apalagi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 telah ditetapkan bahwa penyebaran budaya LGBTQ merupakan ancaman non militer bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk itu, Pemkot Batu juga memastikan akan membuat kesepakatan dengan DPRD setempat untuk menguatkan regulasi lokal guna membatasi gerakan propaganda LGBTQ di ruang publik. Namun demikian, langkah yang diambil tetap akan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu kenyamanan publik dan iklim investasi di Kota Wisata ini.
“Fokus utama Pemkot Batu adalah membatasi gerakan kampanye, propaganda ideologis, atau perayaan massal terkait LGBTQ di ruang publik. Jadi yang diperketat adalah gerakan atau kampanye masifnya,” tambah Heli.
Langkah hati- hati ini tetap diutamakan karean Pemkot tetap berkomitmen untuk mempertahankan Batu sebagai kota yang ramah bagi semua wisatawan. Dipastikan tidak ada tindakan persekusi atau tindakan diskriminatif terhadap personal yang dapat merusak citra ramah Kota Wisata Batu. [nas.kt]
