Tuban, Bhirawa
Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan pemantauan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025 di Tuban.
Pantauan ini sebagai upaya memastikan pemanfaatan dana berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pemantauan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Aryo Tedjo Lantai 2 Setda Kabupaten Tuban, Senin (22/06).
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Setda Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima alokasi DBHCHT.
Ketua Tim Kerja Sumber Daya Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, Dedhy R, menyampaikan, pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang didanai melalui DBHCHT, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian manfaat yang dirasakan masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami hadir untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas penggunaan DBHCHT 2025. Pelaksanaan di Kabupaten Tuban sudah berjalan dengan baik dan lancar dengan realisasi mencapai lebih dari 93 persen. Semoga tahun ini, ada peningkatan dan hasilnya akan lebih baik lagi,” kata Dedhy.
Berdasarkan laporan penggunaan DBHCHT Kabupaten Tuban tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp 41.219.835.592 dari total pagu anggaran Rp 44.188.753.850.
Dalam kesempatan tersebut, tim dari Setda Provinsi Jawa Timur juga meninjau realisasi penggunaan DBHCHT pada sejumlah sektor prioritas, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, layanan kesehatan, penegakan hukum di bidang cukai, serta program pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus pemerintah daerah.
Perwakilan Pemkab Tuban menyampaikan bahwa pemanfaatan DBHCHT selama ini telah diarahkan untuk mendukung program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterkaitan dengan sektor pertembakauan.
Melalui pemantauan ini, Setda Provinsi Jawa Timur juga memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dinilai penting untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target dan memberikan hasil yang optimal.
Kegiatan pemantauan berlangsung secara konstruktif dengan sesi diskusi dan evaluasi bersama perangkat daerah terkait. Seluruh OPD penerima DBHCHT diberikan kesempatan untuk memaparkan progres pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan.
Pemkab Tuban menyambut baik pelaksanaan pemantauan tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hasil pemantauan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam penyempurnaan pelaksanaan program DBHCHT pada masa mendatang.
Dengan adanya pemantauan dari Setda Provinsi Jawa Timur, diharapkan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Tuban semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [hud.gat]
