Kediri, Bhirawa – Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Afifuddin Muhajir mengungkapkan kriteria serta kedudukan teologis dan organisatoris antara jajaran Syuriyah (Rais Aam) dan Tanfidziyah (Ketua Umum) dalam struktur kepemimpinan Nahdlatul Ulama.
Hal tersebut disampaikan Kiai Afifuddin saat memberikan pengarahan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Minggu (21/6).
Kiai Afifuddin menegaskan, otoritas tertinggi dalam jam’iyah NU berada pada jajaran Syuriyah yang diisi para ulama. Karena memiliki posisi strategis sebagai pengarah keagamaan organisasi, sosok yang menduduki jabatan Rais, khususnya Rais Aam, harus memenuhi kriteria keilmuan yang kuat.
“Yang menjadi rais-rais kemudian seharusnya orang-orang yang memiliki kepakaran di bidang ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, dan seterusnya,” tegasnya di Aula Pondok Pesantren Al Falah.
Selain penguasaan ilmu agama, Kiai Afifuddin menyebut terdapat nilai penting lain yang harus melekat pada seorang pemimpin Syuriyah, yakni sifat khasyyah atau rasa takut yang mendalam kepada Allah SWT.
Menurutnya, secara maknawi posisi Syuriyah dalam sejarah NU merupakan penerus spiritual dari pendiri NU KH Hasyim Asy’ari. Karena itu, para pengemban amanah tersebut harus memiliki kedekatan dengan nilai, keilmuan, dan keteladanan yang diwariskan pendiri NU.
“Syuriah pada khususnya sesungguhnya adalah khalifahnya (penerusnya) Asy’ari (Kiai Hasyim Asy’ari). Oleh karena itu jangan jauh-jauh dari Yasin (Kiai Hasyim Asy’ari), sekurang-kurangnya separuhnya, kalau tidak bisa separuhnya, seperempatnya sekalian,” tuturnya.
Sementara itu, terkait posisi Ketua Umum Tanfidziyah, Kiai Afifuddin menjelaskan bahwa jabatan tersebut memiliki peran sebagai pelaksana teknis roda organisasi. Jika Syuriyah menjadi pengarah dalam aspek keagamaan, maka Tanfidziyah bertugas menjalankan kebijakan dan program organisasi.
“Dan siapapun yang menjadi ketua umum sesungguhnya adalah penggantinya yayasan itu,” ujarnya.
Meski demikian, Kiai Afifuddin menegaskan bahwa kedudukan KH Hasyim Asy’ari sebagai Waliyyul Akbar tidak dapat diwariskan kepada siapa pun. Namun, setiap pasangan pemimpin yang terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU memiliki tanggung jawab besar menjaga marwah dan khitah NU.
Ia mengingatkan agar NU tetap konsisten sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah atau organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, serta tidak kembali menjadi partai politik praktis. [van.nov.kt]
