Gresik, Bhirawa — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp1,09 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Penambahan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan kerja, penyelenggaraan bursa kerja, serta optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan melalui Unit Relasi Kerja (URC). Hal ini menjadi tugas utama yang harus segera diwujudkan Disnaker, di tengah terus meningkatnya jumlah pencari kerja setiap tahun.
Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Imam Syaifudin SH, menegaskan pentingnya menetapkan skala prioritas dalam program ketenagakerjaan. Terutama dalam hal peningkatan kompetensi SDM agar benar-benar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, atau yang dikenal dengan konsep link and match. Pelatihan kerja perlu dirancang berbasis kebutuhan pasar, sehingga pencari kerja memiliki keterampilan yang relevan dan peluang lebih besar untuk segera terserap kerja.
“Harus ada fokus yang jelas dari Disnaker. Peningkatan pelatihan dan penempatan kerja bagi pencari kerja baru harus menjadi prioritas utama. Mengingat jumlah pencari kerja terus bertambah setiap tahun, Disnaker harus menghadirkan terobosan baru agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai keahlian,” ujarnya.
Selain peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja, DPRD juga menyoroti pentingnya memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan melalui URC. Pengawasan ini dinilai perlu terus diperkuat agar seluruh program berjalan efektif di lapangan dan kebutuhan operasional dapat terpenuhi dengan baik.
Dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun 2027, anggaran Disnaker yang semula sebesar Rp9.848.373.656,76 direkomendasikan naik menjadi Rp10.938.843.356,76 — bertotal penambahan sebesar Rp1.090.469.700. Dana tersebut dialokasikan untuk memperkuat berbagai program prioritas ketenagakerjaan.
Secara rinci, sebesar Rp750 juta diperuntukkan bagi program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, yang akan digunakan untuk mendukung kolaborasi, pemantauan, evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan. Sebesar Rp300 juta dialokasikan untuk program penempatan tenaga kerja, termasuk penyelenggaraan bursa kerja atau job fair. Program ini diharapkan dapat memperluas akses informasi bagi pencari kerja sekaligus mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan calon tenaga kerja yang tersedia. Sementara itu, sisa sebesar Rp40.469.700 dikembalikan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di lingkungan URC.
Secara keseluruhan, alokasi terbesar Disnaker tahun 2027 berada pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar Rp8.198.026.956,76. Selanjutnya, program hubungan industri mendapat alokasi Rp891.267.850, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Rp1.180.600.000, program penempatan tenaga kerja Rp605.140.750, serta program perencanaan tenaga kerja Rp23.278.100.
Komposisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Disnaker untuk memastikan program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan pencari kerja mendapat perhatian serius. Penambahan anggaran harus diikuti perencanaan yang terukur, pelaksanaan tepat sasaran, serta evaluasi yang jelas terhadap hasil yang dicapai.
Keberhasilan program ketenagakerjaan, lanjut Imam, tidak cukup hanya diukur dari banyaknya pelatihan yang terselenggara atau bursa kerja yang diadakan. Yang lebih penting adalah adanya dampak nyata: peningkatan kemampuan peserta, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, serta bertambahnya jumlah pencari kerja yang benar-benar tersalurkan ke lapangan pekerjaan.
Imam Syaifudin mendorong Disnaker menjadikan peningkatan kualitas SDM, penempatan tenaga kerja, dan pengawasan ketenagakerjaan sebagai fokus utama kinerja tahun 2027. Dengan perencanaan yang matang dan terobosan yang tepat, penambahan anggaran ini diharapkan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan di Gresik, bukan sekadar menjadi daftar kegiatan rutin tahunan. [kim.kt]
