Oleh:
Suko Widodo
Akademisi Universitas Airlangga dan Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia – Jawa Timur.
Tulisan ini, lanjutan dari bagian 1; sebagai refleksi memperingati hari lahirnya Jawa Timur yang ke 81, tanggal 12 Oktober 2026. Seperti dalam tulisan pertama, perubahan sosial di Jawa Timur berlangsung lebih cepat daripada yang mungkin kita bayangkan. Telepon genggam bukan lagi sekadar alat bertukar kabar, melainkan telah menjadi ruang belajar, bekerja, berdagang, dan membangun hubungan sosial. Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2024 sebanyak 69,36 persen penduduk Jawa Timur berusia lima tahun ke atas telah mengakses internet. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat pengguna QRIS di Jawa Timur mencapai 8,61 juta pada Juni 2025, dengan sekitar 4,66 juta pedagang atau merchant yang menerima pembayaran digital tersebut.
Angka-angka itu memperlihatkan masyarakat yang semakin terbuka terhadap teknologi. Dengan data di atas, bisa dikatakan masyarakat Jawa Timur sesungguhnya telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman.
Namun, ada persoalan yang patut direnungkan ketika Jawa Timur memasuki usia ke-81. Sudahkah keterhubungan digital menghasilkan kesempatan ekonomi yang lebih luas? Juga, apakah pemerintah, parlemen, perguruan tinggi, serta dunia usaha telah bergerak bersama untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah?
Pertanyaan tersebut penting karena kemajuan teknologi tidak otomatis menghasilkan kemajuan sosial. Karena, selain teknologi, peningkatan kesejahteraan tetap membutuhkan kemampuan manusia, dukungan kelembagaan, dan kerja sama yang terorganisasi. Jawa Timur memerlukan ikhtiar bersama agar perubahan yang berlangsung tidak hanya melahirkan masyarakat yang semakin terkoneksi, tetapi juga semakin produktif dan sejahtera.
Menghadapi Masa Depan
Dunia sedang memasuki babak baru perkembangan kecerdasan buatan, otomatisasi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. World Economic Forum, melalui Future of Jobs Report 2025, memperkirakan sekitar 39 persen keterampilan utama pekerja akan berubah hingga 2030. Artinya, kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja sedang bergerak, sementara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah dituntut terus memperbarui cara menyiapkan sumber daya manusia.
Jawa Timur memiliki modal manusia dan ekonomi yang besar, tetapi kesenjangan kesempatan masih menjadi tantangan. Pada 2025, BPS mencatat sekitar 16,76 persen penduduk usia 15-24 tahun tidak sedang bersekolah, bekerja, ataupun mengikuti pelatihan. Sementara itu, penggunaan internet di perkotaan Jawa Timur pada 2024 mencapai 75,22 persen, sedangkan di perdesaan baru 61,69 persen. Perbedaan tersebut mengingatkan bahwa kesempatan mengikuti perubahan belum sepenuhnya merata.
Tantangan setiap wilayah tentu berbeda. Kawasan industri membutuhkan pekerja dengan keterampilan baru, sentra pertanian memerlukan inovasi dan penguatan pasar, sedangkan wilayah pesisir menghadapi persoalan produktivitas sekaligus perubahan lingkungan. Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya menyediakan teknologi, tetapi juga harus memperkuat kemampuan masyarakat memanfaatkannya.
Visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara melalui sembilan agenda Nawa Bhakti Satya memberikan arah pembangunan yang menjanjikan. Namun, visi tersebut memerlukan kemampuan menghubungkan program pemerintah dengan pengetahuan, investasi, dan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pembangunan masa depan tidak cukup bergantung pada besarnya sumber daya, melainkan juga pada kemampuan mengorganisasikannya menjadi kekuatan bersama.
Pentaheliks Harus Bekerja
Jawa Timur memiliki kekuatan untuk menghadapi perubahan. Ada perguruan tinggi, kawasan industri, pesantren, organisasi masyarakat, komunitas kreatif, hingga pelaku UMKM yang tersebar di berbagai daerah. Persoalannya adalah bagaimana seluruh kekuatan tersebut dapat bekerja dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff melalui konsep Triple Helix menjelaskan bahwa inovasi berkembang melalui hubungan dinamis antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah. Pengetahuan tidak cukup hanya diproduksi di kampus, tetapi harus bertemu dengan kebutuhan industri dan dukungan kebijakan. Gagasan tersebut kemudian berkembang dalam pendekatan pentaheliks dengan melibatkan komunitas dan media sebagai bagian penting dari ekosistem kolaborasi.
Sayangnya, kerja sama terkadang masih lebih mudah ditemukan dalam seminar, forum koordinasi, dan penandatanganan nota kesepahaman. Banyak lembaga dipertemukan, tetapi belum selalu menghasilkan pekerjaan bersama yang berkelanjutan. Padahal, ukuran keberhasilan kolaborasi bukan seberapa banyak pertemuan diselenggarakan, melainkan seberapa jauh persoalan masyarakat dapat diselesaikan.
Pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota perlu menjadi penghubung yang menyelaraskan kebijakan, data, dan sumber daya. DPRD bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui anggaran serta pengawasan. Perguruan tinggi menghadirkan penelitian dan inovasi yang dapat dimanfaatkan, sedangkan industri membuka kesempatan kerja, pengembangan keterampilan, serta akses pasar. Komunitas memperkuat partisipasi, sementara media menyediakan informasi dan pengawasan publik.
Bayangkan pengembangan sentra pertanian di suatu kabupaten. Pemerintah memetakan kebutuhan infrastruktur, kampus membantu teknologi pengolahan, pengusaha membuka jaringan distribusi, sedangkan komunitas mengorganisasi petani. DPRD mengawal dukungan anggaran dan media membantu memperluas informasi pasar. Ukuran keberhasilannya bukan jumlah rapat koordinasi, melainkan peningkatan produktivitas, terbukanya pekerjaan, serta membaiknya pendapatan petani.
Pemikiran Elinor Ostrom, peraih Nobel Ekonomi 2009, memberikan pelajaran penting. Melalui kajiannya tentang tata kelola bersama, Ostrom menunjukkan bahwa persoalan kolektif tidak selalu harus diselesaikan melalui pengendalian terpusat atau mekanisme pasar semata. Masyarakat dan berbagai lembaga dapat membangun aturan serta tanggung jawab bersama untuk mengelola kepentingan yang mereka hadapi.
Dalam konteks Jawa Timur, pendekatan tersebut memerlukan pembagian peran yang jelas, kesepakatan tentang sumber daya, target waktu, dan evaluasi terbuka. Kolaborasi harus menghasilkan manfaat yang dapat diukur serta dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, pentaheliks berisiko hanya menjadi istilah menarik dalam presentasi pembangunan.
Membangun Ruang Mendengarkan
Ada prasyarat lain agar kerja bersama tidak kehilangan arah, yakni kesediaan mendengarkan masyarakat. Kemajuan teknologi telah memperluas ruang percakapan publik, tetapi banyaknya informasi yang beredar belum tentu mencerminkan kebutuhan warga yang sebenarnya. Keluhan mengenai pekerjaan, pendidikan, transportasi, atau layanan kesehatan dapat tenggelam di tengah isu yang lebih mudah viral.
Jawa Timur sebenarnya telah memiliki berbagai mekanisme partisipasi, seperti musyawarah perencanaan pembangunan, reses DPRD, forum konsultasi publik, dan kanal pengaduan digital. Namun, keberadaan forum belum menjamin bahwa aspirasi masyarakat sungguh menjadi pertimbangan kebijakan. Diperlukan proses yang memungkinkan setiap masukan ditelusuri, ditanggapi, dan memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjutnya.
Ruang mendengarkan juga harus hadir di kampung, pasar, sekolah, pesantren, kawasan industri, dan komunitas anak muda. Perjumpaan langsung tetap diperlukan untuk melengkapi komunikasi digital, terutama bagi mereka yang kurang memiliki akses teknologi. Pemerintah perlu mendengar pengalaman warga, perguruan tinggi membantu membaca persoalan, parlemen mengawal tindak lanjutnya, sementara media menjaga agar kepentingan masyarakat tidak terabaikan.
Memasuki usia ke-81, Jawa Timur mempunyai kesempatan mengubah budaya pembangunan: dari memperbanyak forum menuju menyelesaikan persoalan, dari sekadar melaporkan kegiatan menuju mempertanggungjawabkan hasil, serta dari kebiasaan menyampaikan pesan menuju kesediaan mendengarkan.
Masyarakat Jawa Timur telah menunjukkan kemampuan mengikuti perubahan zaman. Kini lembaga-lembaga publik perlu menunjukkan kemampuan serupa dengan memperbarui cara berpikir, memperkuat kerja sama, dan membuka diri terhadap pengetahuan serta pengalaman masyarakat.
Pada akhirnya, masa depan Jawa Timur tidak cukup dibicarakan dalam ruang-ruang rapat. Masa depan harus dikerjakan bersama masyarakat, sebab kemajuan yang sesungguhnya bukan hanya tentang siapa yang mampu melangkah paling cepat, melainkan juga tentang kemampuan memastikan semakin banyak orang dapat maju bersama.
————– *** —————-
