DPRD Tulungagung, Bhirawa. – Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, memastikan Sekolah Rakyat di Tulungagung bakal dibangun pada tahun ini. Namun demikian, pembangunannya diilakukan oleh pemerintah pusat.
“Sekolah rakyat akan dibangun di Tulungagung mulai tahun ini. Itu dari pemerintah pusat,” ujarnya saat acara pendidikan politik yang diselenggarakan DPC Partai Gerindra Tulungagung di Crown Victoria Hotel, Minggu (11/10).
Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat tersebut nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Tulungagung. Utamanya, bagi siswa yang belajar di Sekolah Rakyat.
Plt Bupati Baharudin bahkan berharap pula nantinya jangan sampai ada siswa yang keluar karena alasan tidak betah belajar di Sekolah Rakyat. “Itu pengelolaannya langsung dari pusat. Jadi ada gurunya, perekrutan dan pengelolaannya dari pusat. Kita mendukung,” paparnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Tulungagung ini sempat meminta kader Partai Gerindra untuk mendeteksi keberadaan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah di Tulungagung. Keberadaan anak yang tidak bersekolah ini akan dibantu, minimal di masukkan ke Sekolah Rakyat.
Sementara itu, saat menyampaikan sambutannya, Plt Bupati Baharudin mengatakan pendidikan politik bukan sekadar kegiatan untuk mengenalkan organisasi, struktur kepengurusan, maupun mekanisme internal partai. Lebih dari itu, pendidikan politik merupakan sarana untuk membangun pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai pancasila, konstitusi, demokrasi, serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Oleh karena itu, pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar seluruh kader dan pengurus partai memiliki pemahaman yang baik mengenai demokrasi, etika politik, peraturan perundang-undangan, dan tanggungjawab kebangsaan,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh elemen partai politik untuk bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif. Selain memperkuat wawasan kebangsaan, serta menempatkan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan golongan.
“Pemkab Tulungagung melalui Bakesbangpol senantiasa mendorong tumbuhnya kehidupan politik yang sehat, partisipatif, demokratis, dan berlandaskan Pancasila serta Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” pungkasnya. (wed.hel)
