Oleh
Nur Kamilia
Dosen Hukum IAI Nurul Huda Situbondo
Setiap kali memasuki masa panen raya, sebuah ironi klasik yang menyedihkan hampir selalu berulang di berbagai daerah lumbung pangan di Jawa Timur. Wilayah-wilayah kabupaten yang dikenal sebagai produsen utama komoditas pangan seperti beras, jagung, hingga cabai justru sering kali menjadi daerah yang paling pertama merasakan guncangan fluktuasi harga yang ekstrem. Pada saat pasokan melimpah, harga di tingkat petani lokal merosot tajam hingga di bawah biaya produksi. Sebaliknya, ketika masa paceklik tiba, harga di pasar lokal melonjak tinggi melampaui daya beli masyarakat pedesaan itu sendiri. Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar mengenai keadilan tata niaga pertanian kita. Mengapa daerah yang paling berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan justru menjadi pihak yang paling rentan terhadap ketidakpastian ekonomi pangan?
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kerapuhan struktural dalam tata kelola pangan di tingkat lokal. Selama ini, narasi ketahanan pangan sering kali hanya berfokus pada pemenuhan target angka produksi di atas kertas. Keberhasilan sebuah daerah diukur dari berapa ratus ribu ton gabah yang berhasil dipanen, namun mengabaikan aspek kesejahteraan dari manusia yang menanamnya. Ketika produsen pangan lokal tidak memiliki kendali atas nilai ekonomi dari apa yang mereka hasilkan, maka ketahanan pangan nasional sebenarnya berdiri di atas pondasi yang rapuh. Isu kerentanan harga ini mendesak untuk dibedah secara objektif demi merumuskan solusi taktis yang berpihak pada stabilitas ekonomi daerah.
Labirin Rantai Distribusi dan Asimetri Informasi Pasar
Akar masalah dari rentannya harga di daerah produsen bertumpu pada panjang dan berbelitnya rantai distribusi komoditas pertanian. Petani di pedesaan Jawa Timur sebagian besar merupakan petani gurem dengan skala lahan yang terbatas dan modal yang minim. Keterbatasan ini membuat mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga jual. Rantai pasok yang panjang, mulai dari pengepul tingkat desa, pedagang perantara, hingga distributor besar, membuat keuntungan terbesar dari sektor pangan ini justru dinikmati oleh para pemburu rente, bukan oleh petani. Distribusi yang tidak efisien ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara harga murah yang diterima petani dan harga mahal yang harus dibayar konsumen akhir.
Selain panjangnya rantai distribusi, masalah asimetri informasi turut memperparah kerentanan ini. Di era digital saat ini, sebagian besar petani lokal masih mengalami kebutaan informasi mengenai pergerakan harga riil di pasar induk atau daerah lain. Mereka terpaksa menerima berapapun harga yang disodorkan oleh tengkulak karena tidak memiliki pembanding yang valid. Ketimpangan akses informasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan spekulasi harga yang merugikan daerah produsen. Tanpa adanya transparansi harga yang difasilitasi oleh otoritas terkait, mekanisme pasar yang adil tidak akan pernah terbentuk di tingkat pedesaan.
Ketiadaan Infrastruktur Pascapanen dan Lemahnya Daya Tahan Lokal
Faktor krusial lain yang sering luput dari perhatian adalah minimnya infrastruktur pascapanen yang memadai di tingkat lokal. Sebagian besar komoditas pertanian bersifat mudah rusak dan tidak tahan lama. Ketika panen raya tiba dan pasokan melimpah, petani terpaksa menjual seluruh hasil panennya sesegera mungkin demi menghindari pembusukan, meskipun harga sedang jatuh. Daerah produsen di Jawa Timur umumnya belum memiliki teknologi penyimpanan modern berskala besar seperti ruang pendingin atau gudang sistem resi komoditas yang dikelola secara profesional.
Ketiadaan fasilitas penampung ini membuat daerah kehilangan kemampuan mitigasi saat terjadi lonjakan pasokan di pasar lokal. Petani tidak memiliki kemewahan untuk menunda penjualan demi menunggu harga stabil kembali. Akibatnya, daerah produsen selalu menjadi korban pertama dari hukum pasar yang kejam, di mana kelimpahan hasil bumi justru mendatangkan kerugian finansial bagi para pelakunya. Ketergantungan pada kondisi alam tanpa perlindungan teknologi ini memperpanjang rantai kemiskinan struktural di sektor pertanian pedesaan.
Memotong Jaringan Tengkulak Melalui Intervensi Kelembagaan Desa
Untuk memutus lingkaran ironi ini, pemerintah daerah perlu mengambil langkah radikal dengan membangun hilirisasi pangan berbasis komunitas desa. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes bersama perlu dioptimalkan sebagai penyerap utama hasil panen petani lokal dengan harga acuan yang adil. BUMDes ini harus difasilitasi untuk mengelola unit pengolahan pascapanen sederhana, sehingga petani tidak lagi menjual komoditas mentah melainkan produk setengah jadi yang memiliki nilai tambah tinggi dan daya simpan lebih lama. Dengan demikian, ketergantungan pada jaringan perantara tradisional dapat dipangkas secara bertahap.
Langkah strategis selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk memotong asimetri pasar melalui pembuatan platform basis data harga pangan terpadu di tingkat kabupaten. Pemerintah daerah harus hadir menyediakan sistem informasi harga riil yang dapat diakses dengan mudah oleh petani melalui gawai mereka. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai perlindungan harga komoditas lokal dan memperluas jaringan pasar antardaerah. Melalui sinergi komitmen politik anggaran untuk infrastruktur pascapanen dan tata kelola niaga yang transparan, daerah produsen di Jawa Timur tidak hanya akan menjadi lumbung padi yang megah di atas kertas, melainkan menjadi pilar kesejahteraan yang nyata bagi para petaninya.
———– *** ————-
