Kota Malang, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penguatan ekonomi daerah sekaligus mengoptimalkan pengelolaan Velodrome yang berada di wilayah Kota Malang.
Langkah ini ditempuh melalui pembukaan ruang kolaborasi yang luas, baik bersama pemerintah daerah setempat maupun dengan menggandeng pihak swasta guna memberikan kemaslahatan langsung bagi masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, usai menghadiri peluncuran program digitalisasi ekosistem sapi perah berbasis Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Kabupaten Malang, Kamis (11/6) kemarin.
Kegiatan strategis ini turut mengintegrasikan peran Penyuluh Koperasi Lapangan (PKA) dan Petugas Analisis Jaminan Kredit (PAJK) demi penguatan ketahanan ekonomi berbasis kerakyatan.
Dalam kesempatan tersebut, Adhy menegaskan dari aspek regulasi dan legalitas hukum, status kepemilikan seluruh aset strategis dimaksud sudah sepenuhnya clear, sah, dan berkekuatan hukum tetap sebagai milik Pemprov Jatim. Kendati demikian, mekanisme pemanfaatan di lapangan bersifat sangat dinamis demi mendorong efisiensi pembangunan daerah.
“Secara regulasi tentu kita kuatkan terlebih dahulu bahwa aset itu adalah milik Pemprov Jatim. Selanjutnya, mengenai bagaimana pemanfaatannya di lapangan, tentu sangat terbuka untuk dikerjasamakan dengan pemerintah kota atau bahkan pihak swasta. Saat ini skema kemitraan dengan Pemprov sangat dimungkinkan,” ujar Adhy Karyono.
Lebih lanjut, pihaknya menambahkan bahwa jika Pemprov Jatim memiliki keterbatasan ruang ataupun waktu untuk melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan secara mandiri, maka sinergi dengan instansi eksternal menjadi opsi terbaik agar aset tidak terbengkalai. Adhy menyambut sangat positif apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersedia mengambil peran aktif dalam pengelolaan bersama ini.
“Sama sekali tidak ada masalah. Kalau Pemprov memang belum sempat memelihara atau menggunakan aset tersebut secara optimal, lalu kita bisa bersinergi dengan pihak lain, tentu kami sangat bersyukur. Apalagi jika yang menyambut rencana kerja sama ini adalah jajaran Pemkot Malang. Sesama instansi pemerintah, kita kelola bersama untuk kepentingan publik, saya sangat setuju,” imbuhnya.
Menariknya, momentum penguatan ekonomi di KAN Jabung hari ini juga dirangkai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Agenda internasional ini merupakan wujud nyata kemitraan strategis antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama International Labour Organization (ILO), serta dihadiri langsung oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia guna meninjau langsung implementasi digitalisasi koperasi di Jatim.
Di sisi lain, selain fokus pada pembenahan tata kelola aset dan penguatan korporasi koperasi, Sekdaprov Jatim juga memberikan perhatian serius terhadap evaluasi capaian sektor olahraga pasca-pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON). Berdasarkan data analitik performa kontingen, Pemprov Jatim kini tengah memetakan sejumlah cabang olahraga (cabor) guna mengembalikan tradisi emas daerah.
“Potensi dan kualitas atlet di Jawa Timur ini sebetulnya sangat tinggi di tingkat nasional. Namun, berdasarkan evaluasi data hasil PON kemarin, fokus konsentrasi pembinaan kita arahkan pada cabor yang mengalami penurunan prestasi, seperti dayung dan menembak. Di samping itu, kita juga menaruh harapan besar pada cabor sepeda untuk terus ditingkatkan dan dipacu prestasinya,” urai Adhy secara rinci.
Melalui integrasi manajemen aset yang profesional, digitalisasi sistem ekonomi, serta pola pembinaan atlet yang terukur, Pemprov Jatim optimistis bahwa infrastruktur olahraga maupun fasilitas daerah lainnya dapat bertransformasi menjadi sarana penunjang prestasi yang relevan.
“Saya kira langkah integrasi ini bisa menjadi percontohan yang baik. Kolaborasi antar-sektor pekerjaan dalam pemanfaatan aset daerah ini sangat bagus selama saling memberikan keuntungan bagi daerah dan masyarakat,” pungkas. [mut.kt]
