- Oleh Aditya Ramadhan
“ Mereplikasi model bukan berarti menyalin infrastrukturnya, melainkan memahami mengapa Banyumas berhasil, lalu menerjemahkan logika itu ke dalam konteks yang berbeda “
Jakarta, Bhirawa
Sampah-sampah itu diangkut pada ban berjalan, menanjak, menuju mesin yang lebih besar lagi. Mesin besar yang berputar kencang di bagian dalamnya memisahkan sampah-sampah tadi jadi dua aliran berbeda, organik dan plastik.
Di sudut lain fasilitas yang sama, larva lalat hitam mengurai sisa nasi dan sayuran menjadi protein ternak. Pada area lain lagi, lembaran plastik tadi dicacah lalu dilebur jadi likuid lengket untuk kemudian dicetak menjadi genteng dan paving yang keras.
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan proses-proses itu di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) Wlahar Wetan, Kabupaten Banyumas, pada 28 April.
Rasanya ganjil ketika pemimpin negara berkunjung ke tempat yang terdapat gunungan sampah berbukit-bukit, yang kemudian para ajudan akhirnya menyediakan masker untuk dikenakan Presiden.
“Sampah, pengolahan sampah, sekarang jadi prioritas nasional. Dalam dua tiga tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia,” kata Prabowo.
Pernyataan Presiden tegas untuk persoalan lingkungan yang terus bertumpuk ini. Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan sampah telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional yang harus ditangani secara terstruktur, dan model Banyumas, yang berhasil mereduksi sampah hingga 80 persen sebelum menyentuh tempat pemrosesan akhir, akan dijadikan cetak biru untuk diterapkan secara nasional.
Indonesia menghasilkan 27,74 juta ton sampah pada 2024, atau setara dengan 76 ribu ton per hari. Itu bukan cuma angka besar. Itu adalah gunungan sampah yang terus bertambah setiap hari, setiap tahun, dan pernyataan bahwa sistem pengelolaan sampah yang berlaku selama ini sudah tidak memadai.
Model “kumpul-angkut-buang” yang menjadi konsep pekerja pengelolaan sampah di hampir seluruh daerah selama ini telah membuat sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menanggung beban melebihi kapasitasnya.
Komposisi sampah nasional turut memperumit persoalan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa proporsi sampah plastik telah naik dari 15,88 persen pada 2019 menjadi 19,65 persen pada 2024.
Plastik sulit terurai, tidak terserap industri daur ulang konvensional jika kualitasnya rendah. Dan, dalam skenario terburuk, akan berakhir di laut.
Indonesia saat ini masih tercatat sebagai salah satu penyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia. Pemerintah merespons kondisi ini dengan target yang ambisius, yaitu mengendalikan permasalahan sampah pada 2029 dengan konsep zero waste.
TPST BLE di Banyumas bukanlah tempat biasa-biasa saja kalau sampai dikunjungi oleh Presiden. Kabupaten di Jawa Tengah ini memberi gambaran pengelolaan sampah yang dilakukan secara terpadu mulai dari infrastruktur, teknologi, komunitas, dan pasar, dapat diintegrasikan dalam satu sistem yang saling menopang.
Inti dari model ini adalah TPST yang dioperasikan secara desentralisasi di tingkat kecamatan dan desa oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Di TPST Kedungrandu, misalnya, fasilitas ini melayani lebih dari 3.100 pelanggan dengan kapasitas olah 15 ton per hari.
Kunci efisiensinya adalah mesin pemilah sampah otomatis yang dikenal sebagai mesin “gibrik”, mesin yang tergambarkan di bagian awal tadi. Ini adalah inovasi lokal yang menggantikan pemilahan manual, memisahkan sampah organik dan anorganik dengan kapasitas tinggi dengan proses yang lebih higienis.
Sampah anorganik, terutama plastik residu bernilai rendah seperti kresek dan bungkus kemasan yang tidak terserap daur ulang konvensional, diarahkan ke jalur Refuse Derived Fuel (RDF). Proses ini mencakup pemilahan, pencacahan, dan pengeringan biologis hingga sampah mencapai nilai kalor yang cukup untuk digunakan sebagai bahan bakar industri.
Produk pengolahan sampah
TPST BLE Banyumas menargetkan produksi RDF sebesar 157,5 ton per hari dengan pembeli tetap yang sudah terkunci, yaitu pabrik semen PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) di Cilacap, yang menggunakan RDF sebagai substitusi batu bara dalam pembakaran kiln semen.
Untuk sampah organik, jalurnya adalah budidaya larva black soldier fly atau maggot. Sisa makanan dijadikan pakan larva, yang kemudian akan dipanen sebagai protein pakan ternak. Residu pencernaannya, atau sebut sajalah kotorannya, yang dikenal sebagai kasgot atau bekas maggot, menjadi pupuk organik yang bisa dijual kembali kepada petani.
Dengan begitu, pola ekonomi sirkular akhirnya terbentuk dari makanan sisa di meja makan, kembali ke ladang menjadi pupuk untuk menghasilkan makanan yang baru lagi.
Yang paling menarik perhatian Presiden Prabowo dalam kunjungan itu adalah produk paling kasat mata dari model ini, genteng dan paving block dari plastik daur ulang. Produk ini jawaban atas masalah plastik bernilai rendah yang selama ini menjadi titik buntu daur ulang.
Hasil uji beban lentur menunjukkan genteng komposit plastik ini melampaui syarat minimum SNI 0096:2007, dengan beban lentur tertinggi mencapai 6.355,31 Newton. Jika tidak paham, genteng ini pokoknya aman.
Harganya berkisar Rp7.000 sampai Rp8.000 per buah. Lumayan bersaing. Pemerintah berencana mengintegrasikannya ke dalam program bantuan perbaikan rumah nasional beranggaran sekitar Rp20 juta per unit. Dengan alokasi Rp4 juta sampai Rp5 juta untuk komponen genteng. Program itu sekaligus membuka pasar masif bagi produk sirkular daerah.
Keputusan menjadikan model Banyumas sebagai cetak biru nasional juga didorong oleh kalkulasi biaya yang tajam. Pembangunan fasilitas RDF modular seperti di Nambo, Jawa Barat, menelan investasi sekitar Rp600 miliar, jauh lebih terjangkau dibanding proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka, Kabupaten Bandung, yang bisa menyentuh Rp4 triliun. PLTSa memang efisien, dengan hanya membakar sampah untuk merebus air dan uapnya menjadi penggerak turbin untuk menghasilkan energi.
Tapi konsep seperti itu hanya layak untuk kota metropolitan dengan timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari. Untuk ratusan kabupaten dengan timbulan jauh lebih kecil, RDF modular dan TPST terpadu seperti di Banyumas adalah pilihan yang lebih realistis, termasuk untuk skema perdagangan karbon.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PUPR disebut akan berkoordinasi dalam replikasi model ini. Teknologi yang digunakan tersedia di e-katalog pengadaan pemerintah, tidak membutuhkan lahan yang luas, dan sebagian besar berbasis inovasi lokal, bukan teknologi tinggi yang bergantung pada impor komponen.
Tantangan
Di balik angka-angka yang menjanjikan, ada sejumlah hambatan struktural yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Dari sisi anggaran, rata-rata alokasi daerah untuk pengelolaan sampah hanya 0,64 persen dari APBD, jauh di bawah angka yang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan operasional KSM dan pemeliharaan mesin skala industri.
Lebih dari itu, ada masalah di hulu yang tidak bisa diselesaikan dengan membangun lebih banyak TPST. Organisasi lingkungan seperti WALHI dan Greenpeace mengingatkan bahwa teknologi termal seperti RDF bisa menjadi solusi semu jika produsen plastik tidak dibebani tanggung jawab nyata melalui kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR), skema beban kepada produsen plastik untuk membuat produk yang lebih ramah lingkungan. Selama plastik terus diproduksi dalam volume besar tanpa mekanisme pertanggungjawaban di hulu, infrastruktur pengolahan di hilir akan terus kewalahan.
Tantangan sosial tidak kalah berat. Budaya membuang sampah tanpa pilah masih mendominasi di sebagian besar rumah tangga Indonesia. Tanpa perubahan perilaku ini, mesin gibrik secanggih apapun tetap akan menerima sampah campur yang memperlambat seluruh proses pengolahan.
Model Banyumas adalah bukti bahwa ekonomi sirkular bukan konsep abstrak. Ia sudah berjalan, menghasilkan uang, dan membuka lapangan kerja di tingkat komunitas.
Kunjungan Presiden juga sudah menjadi bahasa politik yang kuat bahwa pemerintah serius, dan arahnya sudah ditentukan. Tapi keseriusan itu akan diuji bukan di TPST Banyumas, melainkan di ratusan kabupaten dan kota lain yang kondisi geografis, komposisi sampah, kapasitas fiskal, dan kesiapan komunitas lokalnya berbeda-beda.
Mereplikasi model bukan berarti menyalin infrastrukturnya, melainkan memahami mengapa Banyumas berhasil, lalu menerjemahkan logika itu ke dalam konteks yang berbeda.
Target 2029 bukan mustahil. Tapi jarak antara cetak biru dan kenyataan lapangan selalu lebih panjang dari yang tertulis di atas kertas perencanaan. [ant.kt]
