Surabaya, Bhirawa
Pakar Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) menagapi wancana dari Badan Gizi Nasional (BGN) tentang kampus memiliki minimal satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kalangan akademisi mengingatkan supaya keterlibatan perguruan tinggi tetap berada pada koridor fungsi utamanya, dimana kampus seharusnya tidak bergeser menjadi pelaksana teknis layanan gizi seperti dapur SPPG, perguruan tinggi memiliki mandat utama sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kamis, (7/5/2026)
Pakar UMSURA, Dede Nasrullah mengatakan bahwa kampus harus membumi dan berdampak terhadap ilmu pengetahuan dikenal melalui riset unggulan, kebijakan berbasis data, dan inovasi strategis, bukan karena keberhasilannya mengelola teknis dapur dan distribusi makanan.
“Fasilitas SPPG justru dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium pembelajaran dan pusat riset pangan, Kampus bisa berkontribusi pengembangan inovasi olahan makanan berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas distribusi gizi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.
Lanjut Dede menjelaskan pentingnya batas tegas antara peran kampus dan fungsi operasional SPPG, pembagian yang jelas, dikhawatirkan kampus justru kehilangan arah dan identitasnya.
“Jika kampus turut terlibat dalam pengelolaan aspek teknis seperti operasional MBG, perannya akan sulit dibedakan dari lembaga pelaksana, kampus seharusnya berfungsi sebagai pusat pemikiran dan inovasi,” tuturnya.
Kontribusi perguruan tinggi diarahkan pada riset-riset strategis yang dapat memperkuat kebijakan gizi nasional, tambah Dede, dimana penelitian terkait status gizi masyarakat, evaluasi dampak program MBG, hingga desain model penyediaan pangan berbasis petani lokal.
“Riset tentang dampak MBG, desain menu berbasis kearifan lokal, hingga model rantai pasok yang melibatkan petani lokal itu yang seharusnya menjadi fokus kampus, pendekatan berbasis riset bisa memberikan kontribusi jangka panjang yang lebih signifikan dibanding keterlibatan dalam aspek teknis operasional,” pungkasnya
Dede menambahkan dukungan kampus terhadap program prioritas pemerintah, termasuk MBG yang bentuk dukungan tersebut harus sesuai dengan kapasitas dan peran strategis perguruan tinggi.
“Kampus harus tetap berfokus pada riset dan inovasi untuk mendukung keberhasilan program MBG, tidak terlibat langsung dalam urusan teknis operasional,” imbuhnya. [ren.kt]
