Oleh:
Aisyah Anggraeni
Mahasiswa S3/Doktor Pendidikan Dasar FIP Universitas Negeri Padang (UNP) Sumbar
Ada keganjilan yang sulit diabaikan dalam wajah dunia hari ini. Kemajuan teknologi membuat manusia semakin terhubung, tetapi pada saat yang sama konflik justru kian meluas. Hingga awal 2026, jumlah peristiwa konflik global masih berada pada level sangat tinggi, melampaui 200 ribu kejadian dalam dua tahun terakhir. Korban jiwa mencapai ratusan ribu orang, sementara jumlah pengungsi dunia telah menembus sekitar 122 juta jiwa. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin rapuhnya peradaban dalam mengelola perbedaan.
Perang modern telah berubah wajah. Ia tidak lagi hanya berlangsung di garis depan militer, tetapi masuk ke ruang hidup sipil. Perempuan, anak-anak, dan warga sipil menjadi korban utama. Di berbagai kawasan konflik aktif, korban sipil terus bertambah dari hari ke hari. Dalam kerangka ini, Johan Galtung (1969) menyebut adanya kekerasan struktural, yaitu situasi ketika sistem sosial dan politik secara tidak langsung menghasilkan penderitaan. Perang tidak lagi sekadar tindakan fisik, tetapi juga akibat dari struktur yang gagal melindungi kemanusiaan.
Di titik ini, perang tidak cukup dipahami sebagai konflik kepentingan politik atau perebutan sumber daya. Ia adalah kegagalan cara berpikir. Ketika dialog tidak lagi dipercaya, ketika perbedaan dipersepsi sebagai ancaman, dan ketika kekuasaan lebih memilih dominasi daripada kompromi, maka kekerasan menjadi jalan pintas yang dianggap sah. Hal ini sejalan dengan pandangan Hannah Arendt (1970) yang menegaskan bahwa kekerasan sering muncul ketika kekuasaan kehilangan legitimasi rasionalnya.
Dampaknya jauh melampaui kehancuran fisik. Negara yang terlibat konflik bersenjata umumnya mengalami penurunan ekonomi sekitar 5 hingga 7% dalam beberapa tahun awal. Infrastruktur rusak, investasi menurun, dan kualitas hidup masyarakat merosot. Paul Collier (2007) menunjukkan bahwa perang sipil menciptakan perangkap kemiskinan yang membuat negara sulit keluar dari keterbelakangan. Yang lebih serius, generasi muda kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak. Mereka tumbuh dalam ketidakpastian, bahkan dalam trauma, yang dalam jangka panjang berpotensi melahirkan siklus kekerasan berulang.
Masalahnya menjadi semakin kompleks ketika konflik tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga kultural. Polarisasi sosial, ujaran kebencian, dan politik identitas memperdalam jurang perbedaan. Di era digital, konflik bahkan dapat diproduksi dan disebarkan dengan cepat melalui informasi yang tidak terverifikasi. Dalam konteks ini, Amartya Sen (2006) mengingatkan bahaya penyempitan identitas manusia menjadi satu dimensi tunggal, yang justru memperbesar potensi konflik.
Dalam situasi seperti ini, upaya menghentikan perang tidak cukup dilakukan melalui jalur diplomasi atau kekuatan militer. Kedua pendekatan tersebut penting, tetapi sering bersifat jangka pendek. Yang lebih mendasar adalah membangun kesadaran baru tentang bagaimana manusia memahami perbedaan dan menyelesaikan konflik. Di sinilah pendidikan menemukan relevansinya.
Namun pendidikan kita masih menghadapi persoalan mendasar. Sistem yang ada cenderung menekankan capaian akademik dan keterampilan teknis. Siswa didorong untuk bersaing, tetapi tidak selalu diajak untuk belajar hidup bersama. Kompetisi menjadi nilai utama, sementara empati sering kali luput dari perhatian. Martha Nussbaum (2010) mengkritik kecenderungan ini sebagai krisis pendidikan global yang mengabaikan pembentukan manusia yang utuh.
Padahal, akar konflik sering kali terletak pada ketidakmampuan memahami orang lain. Perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan justru berubah menjadi sumber ketegangan. Paulo Freire (1970) menekankan bahwa pendidikan seharusnya membangun kesadaran kritis agar manusia mampu memahami realitas secara lebih manusiawi, bukan sekadar menerima keadaan.
Pendidikan perdamaian menawarkan jalan yang lebih mendasar. Ia tidak sekadar mengajarkan bahwa perang itu buruk, tetapi membentuk cara berpikir yang menghargai dialog, toleransi, dan keadilan. Betty Reardon (1988) menegaskan bahwa pendidikan perdamaian bertujuan membangun budaya damai yang berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan pendekatan ini, konflik tidak dihindari, tetapi dikelola secara konstruktif.
Nilai-nilai tersebut sebenarnya dapat diintegrasikan dalam berbagai aspek pendidikan. Dalam pelajaran sejarah, misalnya, perang tidak hanya dipahami sebagai catatan kemenangan, tetapi juga sebagai tragedi kemanusiaan. Dalam pendidikan kewarganegaraan, siswa dapat dilatih untuk berargumentasi secara rasional dan menghargai perbedaan pendapat. Di ruang kelas, metode pembelajaran kolaboratif dapat membantu membangun kebiasaan bekerja sama.
Namun pendidikan formal tidak cukup. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk cara pandang generasi muda. Keluarga, masyarakat, dan media menjadi ruang pembelajaran yang tidak kalah penting. Albert Bandura (1977) melalui teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa manusia belajar dari apa yang mereka lihat dan tiru. Jika yang dominan adalah konflik dan kekerasan, maka nilai itu pula yang akan direproduksi.
Peran pemimpin juga menentukan arah. Generasi muda belajar dari apa yang mereka lihat di ruang publik. Jika yang ditampilkan adalah konflik dan pertentangan, maka pesan perdamaian akan kehilangan daya. Sebaliknya, jika pemimpin mampu menunjukkan sikap terbuka dan dialogis, maka budaya damai memiliki peluang untuk tumbuh.
Membangun generasi anti perang memang bukan pekerjaan yang mudah. Ia membutuhkan waktu, konsistensi, dan komitmen bersama. Namun dalam situasi dunia yang masih diwarnai konflik hingga 2026, upaya ini tidak dapat ditunda. Tanpa langkah serius, kita berisiko mewariskan dunia yang sama rapuhnya kepada generasi berikutnya.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi apakah perdamaian itu mungkin, tetapi apakah kita bersedia mengusahakannya secara sungguh-sungguh. Dunia yang damai tidak lahir dari keadaan, tetapi dari pilihan. Dan salah satu pilihan paling menentukan ada pada bagaimana kita mendidik generasi hari ini.
Jika pendidikan mampu menanamkan empati, membuka ruang dialog, dan mengajarkan cara hidup bersama, maka harapan itu tetap ada. Tidak dalam bentuk yang spektakuler, tetapi dalam perubahan cara berpikir yang perlahan namun pasti. Dari sanalah perdamaian menemukan akarnya, tumbuh, dan bertahan.
————- *** —————
