DPRD Surabaya, Bhirawa
Gedung DPRD Kota Surabaya digeruduk massa aksi dari aliansi mahasiswa Cipayung Plus (HMI, GMNI, IMM, dan GMKI) Kota Surabaya, Senin (15/6/2026).
.
Sekitar 400 aktivis turun ke jalan menyuarakan raport merah atas sejumlah kondisi nasional yang dinilai kian mencekik perekonomian rakyat kecil. Kedatangan mereka ditemui langsung oleh jajaran pimpinan dewan bersama Ketua dan anggota Komisi A.
Koordinator Aksi sekaligus Ketua Umum HMI Cabang Surabaya, Muhammad Alakil Mullazam, menegaskan bahwa gerakan ini lahir murni dari hasil kajian mendalam terkait keresahan yang melanda akar rumput.
Lemahnya nilai tukar rupiah dan lonjakan harga BBM nonsubsidi jenis pertamax dituding menjadi pemicu utama efek domino inflasi di daerah.
“Kondisi negara saat ini berdampak luas. Pengusaha UMKM, ibu rumah tangga, pedagang bakso, hingga ojek daring merasa diperas dan dicekik oleh tingginya beban pajak serta kenaikan harga pangan. Efek pemborosan belanja negara inilah yang pada akhirnya dibebankan kepada rakyat melalui kenaikan BBM. Kami mendesak adanya transparansi anggaran negara serta perampingan kabinet pemerintahan pusat yang terlalu gemuk,” ujar Alakil di sela-sela aksi.
Selain masalah energi, aliansi mahasiswa membawa lima poin tuntutan krusial. Salah satu yang disorot tajam adalah indikasi praktik jual beli titik proyek dan pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sesuai peruntukan di wilayah Surabaya dan Jawa Timur.
Mereka juga mendesak pencabutan Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi mengintervensi wilayah sipil.
Menanggapi rentetan tuntutan tersebut, unsur pimpinan DPRD Kota Surabaya mengapresiasi gerakan kritis para mahasiswa dan langsung menandatangani nota kesepakatan di atas mobil komando.
Kendati demikian, pihak legislatif menggarisbahwahi bahwa mayoritas tuntutan kebijakan strategis, termasuk energi dan undang-undang, merupakan ranah wewenang pemerintah pusat.
“Tentu ada beberapa tuntutan yang bukan kewenangan kami karena mayoritas merupakan ranah pemerintah pusat. Hasil tuntutan sudah kami terima, dan selanjutnya akan kami bahas bersama unsur pimpinan untuk ditindaklanjuti ke DPR RI selaku perwakilan kami di pusat,” jelas Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai .
Mengenai kenaikan Pertamax, pihak dewan memaparkan bahwa komoditas energi nonsubsidi secara regulasi memang mengikuti fluktuasi harga pasar global.
Namun, untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, dewan menjamin pemerintah pusat tetap memberikan bantalan subsidi yang kuat agar tidak membebani sektor logistik dan masyarakat kecil.
Sementara itu, terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), DPRD Surabaya sepakat bahwa sistem implementasinya di lapangan perlu dievaluasi total demi menutup celah penyimpangan. Kritik dari mahasiswa ini akan diteruskan langsung ke Badan Gizi Nasional (BGN).
“Untuk MBG, saya sepakat perlu adanya perbaikan tata kelola karena dari pusat sampai lapangan memang ada banyak temuan. Namun jika dituntut moratorium (pemberhentian sementara), kami kurang sepakat karena ini adalah visi-misi Presiden yang harus dijalankan dengan perbaikan sistem,” tambahnya.
Aksi unjuk rasa berakhir tertib setelah nota komitmen resmi ditandatangani. Di sisi lain, pimpinan dewan meminta warga Kota Pahlawan untuk lebih bijak memilah informasi di media sosial dan mempercayakan perbaikan tata kelola nasional kepada jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo. [dre.hel]
