Jakarta, Bhirawa
Tahun 2026 belum genap berjalan, namun perekonomian Indonesia telah dihadapkan pada serangkaian ujian berat.
Data dari World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa Indonesia, kini berada di peringkat ke-40 dari 69 negara dalam World Competitiveness Ranking (WCR) 2025, sebuah penurunan signifikan dari posisi ke-27 pada tahun sebelumnya.
Dalam urusan pendidikan, Indonesia hanya berada di posisi ke-62, sementara untuk kesehatan dan lingkungan, peringkatnya adalah ke-63.
Efektivitas institusi pemerintah pun hanya mampu menempati peringkat ke-51. Survei Ahli Ekonomi LPEM FEB UI semester I 2026 juga mengonfirmasi hal ini: mayoritas dari 85 ekonom yang terlibat menilai kondisi ekonomi cenderung memburuk atau stagnan.
Ekspektasi inflasi meningkat, daya beli masyarakat terancam, sementara nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka Rp17.000 per dolar AS.
Di tengah semua itu, pemerintah memilih untuk menahan harga BBM subsidi, sebuah langkah yang membantu mengendalikan inflasi dan menjaga biaya logistik, namun juga berisiko membebani APBN jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Lebih jauh, laporan Global Risks Report 2025 dari WEF mengungkapkan bahwa para pemimpin bisnis global mengkhawatirkan Indonesia akan menghadapi lima risiko utama dalam dua tahun mendatang: dampak buruk dari perkembangan kecerdasan buatan (AI), pelemahan ekonomi, kemiskinan dan kesenjangan, cuaca ekstrem, serta kekurangan pasokan pangan.
Risiko-risiko ini, jika tidak diantisipasi, dapat memperparah tekanan yang sudah ada.
Sementara itu, di sektor energi, Energy Transition Index 2025 dari WEF menempatkan Indonesia di peringkat 58 dari 120 negara, turun empat posisi dari tahun sebelumnya dan berada di bawah Vietnam, Malaysia, hingga Thailand.
Ketergantungan pada energi fosil dan belum optimalnya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi catatan penting.
Hanya saja, transisi menuju ekonomi hijau justru membuka peluang besar, dengan proyeksi penciptaan lapangan kerja baru, hingga 1,3 juta tenaga kerja di sektor energi terbarukan pada 2050, seperti dinukil dari Future of Jobs Report 2025 WEF.
Ujian global
Data-data di atas mempertegas bahwa ujian terbesar saat ini datang dari eksternal. Tarif resiprokal Amerika Serikat yang mencapai 19 persen telah memukul sektor ekspor andalan Indonesia, seperti industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika (ILMATE), tekstil, dan alas kaki.
Pada saat yang sama, arus barang ilegal dari berbagai negara membanjiri pasar domestik: pakaian bekas (thrifting), mainan anak tanpa SNI, hingga produk elektronik tanpa dokumen kepabeanan.
Sebuah analisis akademis independen juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan di pelabuhan (border), sehingga barang-barang ilegal tersebut lolos masuk dan beredar bebas.
Belum lagi, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural berupa ketergantungan bahan baku impor (industri kosmetik mengimpor 80 persen bahan bakunya) serta tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi, misalnya di sektor perkebunan sawit dan kawasan industri.
Di tengah kondisi ini, laporan WEF juga mencatat bahwa para pemimpin bisnis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sangat mengkhawatirkan risiko resesi ekonomi dan kurangnya lapangan kerja, yang mencerminkan kecemasan bersama tentang bagaimana pertumbuhan akan dirasakan oleh individu.
Peluang domestik
Meskipun demikian, ujian bukanlah akhir. Justru dari situlah resiliensi diuji dan dibentuk. Indonesia memiliki fondasi yang tidak lemah. Pertumbuhan ekonomi 5,11 persen pada 2025 membuktikan bahwa stabilitas makroekonomi masih terjaga.
Dari sinilah ada sejumlah rekomendasi langkah konkret yang bisa dilakukan. Pertama, perbaikan tata kelola impor dengan memperketat pengawasan di pelabuhan, bukan setelah barang keluar.
Kedua, efisiensi biaya produksi melalui kepastian harga dan pasokan gas bumi bagi industri.
Ketiga, akses pembiayaan bagi IKM: perbankan Himbara didorong untuk menerima alat produksi sebagai agunan fidusia, sementara pemerintah dapat menanggung biaya sertifikasi SNI dan TKDN bagi IKM berorientasi ekspor.
Keempat, percepatan transformasi hijau: insentif pajak bagi pabrik yang beralih ke energi terbarukan, serta penyederhanaan perizinan melalui evaluasi sistem OSS yang transparan.
Langkah-langkah ini, jika dijalankan dengan konsisten, akan menekan high cost economy dan mengatasi masalah hollow middle (lemahnya industri hulu).
Semua rekomendasi itu pada akhirnya mengarah pada satu kata: resiliensi. Ketika pabrik-pabrik bertahan, ketika IKM mampu bersaing, dan ketika kebijakan publik responsif terhadap perubahan, maka daya saing nasional akan tumbuh bukan karena dilindungi, melainkan karena menjadi tangguh.
Indonesia memiliki modal awal yang tidak kecil: pengalaman keluar dari berbagai krisis sebelumnya, serta potensi pasar domestik yang besar.
Future of Jobs Report 2025 dari WEF mengingatkan bahwa sekitar 22 persen dari total pekerjaan saat ini akan terdampak pada periode 2025-2030, namun transisi hijau justru menjadi peluang, bukan ancaman.
Maka, menghadapi 2026 bukanlah cerita tentang kehancuran, melainkan tentang kemampuan untuk beradaptasi, belajar dari tekanan, lalu melangkah lebih maju.
Dengan peta jalan yang jelas, koordinasi lintas sektor, dan komitmen pada keadilan serta efisiensi, resiliensi akan menjadi kekuatan utama yang membawa ekonomi Indonesia tidak hanya selamat, tetapi juga bangkit lebih kuat. [ant.kt]
*) Rioberto Sidauruk adalah pengamat industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI
